KUNINGAN, (VOX) – Bupati Kuningan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kuningan mengenai Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Selasa (7/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa RAPBD 2026 bukan hanya dokumen fiskal berisi angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen pembangunan daerah yang realistis, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat.
Bupati menekankan bahwa APBD yang sehat bukanlah yang besar dalam angka, melainkan yang kuat dalam integritas dan tepat sasaran. Karena itu, RAPBD 2026 disusun dengan semangat kehati-hatian fiskal agar tidak terjadi lagi keterlambatan kewajiban maupun gagal bayar. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah diarahkan untuk kemaslahatan rakyat,” tegasnya.
Dalam jawaban kepada Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menyampaikan apresiasi atas perhatian terhadap pemerataan pembangunan. Pemerintah menjamin distribusi anggaran dilakukan secara adil, proporsional, dan berbasis data, termasuk menggunakan indikator Gini Rasio sebagai acuan. Program prioritas yang disiapkan meliputi infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan layanan kesehatan. Selain itu, Pemkab menekankan penggunaan riset empiris untuk memastikan program berdampak nyata terhadap pengurangan ketimpangan.
Menanggapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melunasi tunda bayar yang membebani APBD selama tiga tahun terakhir. Untuk menghindari gagal bayar pada 2026, pemerintah akan melakukan efisiensi dengan menunda kegiatan kurang prioritas dan mengalihkan anggaran ke sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat. Target PAD 2026 ditetapkan Rp 475,04 miliar, di antaranya retribusi Rp 219,24 miliar, dengan Rp 190,72 miliar berasal dari jasa pelayanan kesehatan BLUD. Bupati menegaskan bahwa target PAD ini ditetapkan secara hati-hati tanpa menaikkan tarif secara drastis, melainkan melalui intensifikasi pajak, optimalisasi aset daerah, dan digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS. PKB juga menyoroti pentingnya keadilan fiskal, yang dijawab Pemkab dengan kebijakan pembebasan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta keringanan PBB-P2 bagi objek dengan NJOP rendah.
Kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bupati menegaskan bahwa APBD 2026 mendukung makna “Kuningan Melesat” yang menekankan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Pemkab menargetkan laju pertumbuhan ekonomi 5,99 persen dengan fokus pada pertanian, pariwisata, UMKM, serta perdagangan dan jasa. Sejumlah program unggulan diluncurkan, di antaranya Gema Sadulur untuk melindungi dhuafa dan pengangguran, Jawara Tani untuk mendukung petani muda, Nata Daya untuk penataan alun-alun, dan Pasar Raya untuk memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif. PKS juga menyoroti pentingnya pengendalian belanja, yang dijawab Pemkab dengan penerapan e-katalog, efisiensi operasional, dan pengendalian TPP berbasis kinerja.
Sementara itu, kepada fraksi-fraksi lain, Bupati menjelaskan strategi penguatan BUMD agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD. Bank Kuningan akan memperkuat permodalan untuk menjaga stabilitas, Perumda Tirta Kamuning terus meningkatkan pelayanan air bersih, sementara PDAU tengah membenahi manajemen untuk mengembangkan usaha pangan dan objek wisata. Meski target dividen BUMD 2026 turun dari Rp 7,46 miliar menjadi Rp 6,98 miliar, hal ini disebut sebagai langkah kehati-hatian untuk memperkuat modal dan menjaga keberlanjutan bisnis.
Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada pendidikan dan keagamaan. Anggaran pendidikan mencapai Rp 212,47 miliar, termasuk beasiswa santri senilai Rp 1,25 miliar untuk 1.250 penerima dan insentif guru ngaji sebesar Rp 1 miliar. Anggaran kesehatan dialokasikan Rp 490 miliar untuk memperluas cakupan Universal Health Coverage. Sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat mendapat Rp 31,89 miliar, sementara pembangunan infrastruktur strategis seperti pembebasan lahan Jalur Lingkar Timur Selatan (JLTS) dialokasikan Rp 15,51 miliar.
Proyek JLTS sendiri kini sudah mencapai progres 60 persen, dengan sisa sekitar 3 kilometer lahan yang masih perlu dibebaskan. Proyek ini masuk dalam program strategis nasional dan ditargetkan mulai pembangunan fisik pada tahun 2027 setelah seluruh lahan tuntas dibebaskan.
Bupati menegaskan bahwa seluruh arah kebijakan APBD 2026 diselaraskan dengan dokumen RPJMD 2025–2029. “Melalui APBD 2026, kita bertekad memantapkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat hingga desa dan kelurahan. Mari kita kawal bersama agar visi Kuningan Melesat benar-benar terwujud,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan