KUNINGAN, (VOX) — Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan, Hj. Neneng Hermawati, S.E., M.A., menanggapi capaian penurunan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan. Dalam rilis tersebut, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 119,67 ribu jiwa.
Neneng menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut, namun menilai bahwa angka itu perlu dikaji lebih dalam melalui pembandingan dengan data sosial ekonomi terpadu yang dimiliki Komisi IV DPRD Kuningan. “Kami apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian tersebut. Artinya, program penanganan kemiskinan memang memberi dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).
Meski demikian, Neneng mengingatkan bahwa BPS memiliki metodologi tersendiri dalam menentukan kategori masyarakat miskin, sehingga perlu adanya pembanding agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Komisi IV, lanjutnya, menggunakan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), yaitu sistem terpadu yang menggabungkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), dan P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). “DTSEN ini lebih menyeluruh karena mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi dan bantuan pemerintah,” jelasnya.
Berdasarkan data DTSEN, masyarakat Kabupaten Kuningan terbagi dalam lima desil ekonomi sebagai berikut:
Desil 1: 42.668 jiwa
Desil 2: 44.600 jiwa
Desil 3: 53.587 jiwa
Desil 4: 49.998 jiwa
Desil 5: 52.581 jiwa
Dari lima desil tersebut, kategori miskin mencakup Desil 1, 2, dan 3 dengan total 140.855 jiwa, atau lebih tinggi dibanding angka 119,67 ribu jiwa versi BPS. “Kalau kita lihat dari DTSEN, masyarakat miskin di Kuningan berada di tiga desil terbawah. Jumlahnya masih cukup besar, sehingga diperlukan langkah yang lebih komprehensif untuk menanganinya,” terang Neneng.
Komisi IV DPRD Kuningan juga mencatat, jumlah penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kuningan masih tinggi.
Program Keluarga Harapan (PKH): 35.952 kepala keluarga
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): 82.365 keluarga penerima manfaat (KPM)
Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI JKN): 531.358 jiwa
Jika dijumlahkan, total penerima berbagai bentuk bantuan sosial mencapai 649.675 penerima. “Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial. Artinya, meskipun data BPS menunjukkan penurunan, realitas sosial di lapangan belum sepenuhnya beranjak dari kondisi kerentanan ekonomi,” tegasnya.
Neneng menilai, data penerima bantuan ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan di daerah.
Di akhir pernyataannya, Neneng menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kuningan akan terus mendorong sinkronisasi data antara BPS, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Kabupaten Kuningan agar kebijakan intervensi sosial dapat lebih akurat dan berkeadilan. “Penurunan angka kemiskinan jangan hanya menjadi capaian administratif. Harus ada keseimbangan antara data dan fakta lapangan. Tujuannya satu kesejahteraan riil masyarakat Kuningan,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan