VOXPOPULI.CO.ID – Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. menyentil aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menjadi birokrat yang hanya bekerja berdasarkan perintah dan mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Dian saat memberikan pembekalan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) BKPSDM Kabupaten Kuningan Angkatan I Tahun 2026, Sabtu (22/8/2026).

Di hadapan para peserta, Bupati Dian menegaskan bahwa birokrasi membutuhkan aparatur yang mampu menjadi problem solver, bukan sekadar mencari kesalahan atau memberikan alasan ketika persoalan muncul.

Menurutnya, ASN harus memiliki kemauan untuk mencari solusi. Ketika menghadapi keterbatasan, aparatur dituntut memahami aturan, menyusun strategi, berkoordinasi, serta membangun kolaborasi dengan perangkat daerah lain.

“Kalau memang tidak bisa dengan cara pertama, cari cara kedua. Ketika ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, kita tidak boleh berhenti di ‘saya tidak tahu’. Kita harus punya kemauan untuk mencari jawaban,” ujar Dian.

Pernyataan tersebut menjadi sentilan terhadap pola pikir aparatur yang menjadikan keterbatasan pengetahuan sebagai alasan untuk tidak menindaklanjuti persoalan.

Bupati Dian menilai, seorang ASN harus menguasai tugas pokok dan fungsi serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap organisasi maupun masyarakat yang dilayani.

“Jangan bekerja karena perintah saja. Kuasai tugas pokok dan fungsi, kerjakan dengan hati. Jangan bekerja karena merasa diperintah saja. Itu tandanya kita tidak punya tanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga mendorong peserta PKP membangun sense of ownership atau rasa memiliki terhadap organisasi. Menurut Dian, aparatur semestinya mampu melihat persoalan di lingkungan kerjanya tanpa harus selalu menunggu instruksi pimpinan.

Bagi Bupati Dian, inovasi dalam pemerintahan seharusnya lahir dari kesadaran bahwa pemerintah harus hadir dan memberikan solusi atas persoalan masyarakat.

Selain kemampuan teknis dan intelektual, Dian menekankan pentingnya kecerdasan emosional, sosial dan spiritual bagi seorang pemimpin.

Ia secara khusus mengingatkan peserta agar mampu mengendalikan emosi. Menurutnya, pemimpin yang mudah marah atau memiliki “sumbu pendek” justru dapat menjadi sumber persoalan dalam organisasi.

Dian kemudian mengutip pesan yang selalu diingatnya dari almarhum ayahnya yang pernah mengabdikan diri sebagai guru selama puluhan tahun.

“Sebelum kamu memimpin orang lain, kamu harus bisa memimpin atau mengendalikan diri sendiri,” katanya mengutip pesan sang ayah.

Dalam pembekalan tersebut, Dian juga mengajak ASN mengubah cara pandang mengenai kinerja. Ia menegaskan bahwa bekerja dan berkinerja merupakan dua hal berbeda.

“Kalau bekerja itu aktivitas, kalau berkinerja itu hasil dan dampak yang ditimbulkan,” jelasnya.

Menurutnya, ASN tidak dapat disebut berkinerja baik hanya karena rajin hadir di kantor atau menyelesaikan banyak aktivitas administratif. Ukuran yang lebih penting adalah perubahan dan dampak yang dirasakan masyarakat.

“Pemimpin itu tidak hanya bertanya, ‘Apa yang sudah dikerjakan?’ Tapi tanyalah, ‘Apa yang sudah berubah ke arah perbaikan dalam memberikan layanan?’” tegas Bupati Dian.

Ia mencontohkan, apabila sebuah perangkat daerah telah bekerja keras tetapi persoalan masyarakat tidak kunjung berubah dan keluhan tetap bermunculan, maka kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi.

“Keberhasilan pemimpin atau ASN tidak hanya seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan, tapi juga mampu menyelesaikan persoalan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si., didampingi Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Iis Risnawati, SE., menjelaskan bahwa PKP tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi manajerial, akuntabilitas jabatan serta kemampuan pengendalian kegiatan pelayanan publik pada pejabat pengawas.

Pelatihan berlangsung sejak 6 Juli hingga 18 November 2026 menggunakan metode blended learning, yakni perpaduan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka atau klasikal di Kampus UPTD Pengelola Fasilitas Pengembangan SDM BKPSDM Kuningan.

Iis Risnawati menyebutkan, pelatihan tersebut diikuti 34 pejabat pengawas dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, mulai dari dinas, badan, kecamatan hingga kelurahan.

“Peserta diikuti oleh 34 orang pejabat pengawas dari berbagai instansi, Dinas, Badan, Kecamatan, hingga Kelurahan di lingkungan Pemkab Kuningan,” ungkap Iis bersama Sekban BKPSDM Hartanto, SH.

Materi utama pelatihan meliputi penguatan integritas, kepemimpinan serta aktualisasi kepemimpinan melalui aksi perubahan.

Menurut Iis, melalui pelatihan tersebut para peserta diharapkan mampu memenuhi Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pengawas sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan birokrasi di Kabupaten Kuningan.

Pesan Bupati Dian menjadi penegasan bahwa ukuran keberhasilan birokrasi bukan sekadar banyaknya pekerjaan yang dilaporkan selesai, melainkan seberapa jauh pekerjaan tersebut mampu menyelesaikan persoalan dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.***