VOXPOPULI.CO.ID – Kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi V DPR RI Chairul Huda bersama sejumlah anggota Komisi V ke lokasi pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) di wilayah Kadugede, Kabupaten Kuningan, Kamis (18/6/2026), menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Kuningan.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya yang sebelumnya dilakukan Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., yang datang langsung ke Komisi V DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur sekaligus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan JLTS.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Chairul Huda didampingi sejumlah anggota Komisi V DPR RI, di antaranya Erna Sari Dewi dari Fraksi NasDem Dapil Bengkulu, Ruslan Daud dari Fraksi PKB Dapil Aceh, serta beberapa anggota lainnya. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Dian Rachmat Yanuar beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Kuningan dan perwakilan Kementerian PUPR.
Menariknya, Chairul Huda mengakui dirinya tidak sempat menerima langsung Bupati Dian saat audiensi di Jakarta. Namun ia menegaskan bahwa materi dan aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI.
“Saya mohon maaf waktu audiensi ke Komisi V saya tidak bisa menerima langsung. Tapi materi yang disampaikan waktu audiensi itu sudah kami pelajari,” ujar Chairul Huda saat berdialog di lokasi proyek.
Dalam kesempatan tersebut, Chairul Huda langsung menanyakan progres pembebasan lahan dan kesiapan pembangunan fisik JLTS. Ia ingin memastikan apakah ruas sepanjang 5 kilometer yang lahannya telah siap dapat segera dikerjakan tanpa harus menunggu keseluruhan trase sepanjang sekitar 9,5 kilometer selesai dibebaskan.
Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui jajaran teknis menjelaskan bahwa dua segmen prioritas telah mencapai pembebasan lahan 100 persen. Selain itu, Pemkab Kuningan juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk kebutuhan pembebasan lahan tambahan berdasarkan hasil review terbaru.
“Untuk dua segmen ini sudah 100 persen. Hari ini kami memiliki alokasi anggaran sekitar Rp14 miliar untuk pembebasan lahan dan akan ada penyesuaian tambahan berdasarkan hasil review,” jelas perwakilan pemerintah daerah.
Mendengar perkembangan tersebut, Chairul Huda menegaskan Komisi V DPR RI mendukung penuh percepatan pembangunan JLTS. Menurutnya, Kabupaten Kuningan memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Barat sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.
“Kabupaten Kuningan sedang bertumbuh menjadi destinasi wisata baru di Jawa Barat. Karena itu kita harus mendukung penuh infrastrukturnya. Jangan sampai seperti beberapa daerah yang pertumbuhannya cepat tetapi infrastrukturnya tertinggal,” tegasnya.
Ia menilai JLTS akan menjadi salah satu infrastruktur penting yang mampu mengurai kepadatan lalu lintas, mempercepat konektivitas antarwilayah, sekaligus menunjang perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.
Pada sesi pembahasan teknis, perwakilan Kementerian PUPR menjelaskan bahwa dokumen perencanaan, desain, pembebasan lahan serta dokumen lingkungan harus diselesaikan paling lambat Juli 2026 agar dapat masuk dalam penganggaran APBN Tahun 2027.
Terdapat dua skema pendanaan yang memungkinkan digunakan, yakni melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Menanggapi hal tersebut, Chairul Huda mengusulkan agar ruas sepanjang 5 kilometer yang sudah siap segera didorong melalui skema IJD sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai lebih cepat. Sementara sisa ruas lainnya dipersiapkan melalui skema SBSN Tahun 2027.
“Saya usul yang lima kilometer yang sudah siap kita dorong melalui IJD. Sisanya nanti kita lanjutkan melalui SBSN sehingga pembangunan tidak terputus dan bisa tuntas seluruhnya,” katanya.
Usulan tersebut mendapat dukungan dari peserta rapat lapangan. Pemerintah Kabupaten Kuningan juga diminta menuntaskan sisa proses pembebasan lahan paling lambat pertengahan tahun 2027 agar seluruh ruas JLTS dapat dibangun secara berkesinambungan.
Komisi V DPR RI bahkan menyatakan siap mengawal kebutuhan anggaran dan proses administrasi yang diperlukan agar pembangunan JLTS dapat segera terealisasi.
Kunjungan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa langkah Bupati Dian Rachmat Yanuar memperjuangkan kebutuhan infrastruktur Kuningan di tingkat pusat mulai membuahkan hasil. Dukungan langsung dari pimpinan Komisi V DPR RI membuka peluang percepatan pembangunan JLTS yang selama ini menjadi harapan masyarakat Kuningan.
Apabila seluruh tahapan pembebasan lahan, dokumen teknis dan penganggaran berjalan sesuai target, JLTS diyakini akan menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar yang mampu memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Kabupaten Kuningan dalam beberapa tahun ke depan.***
Tinggalkan Balasan