KUNINGAN, (VOX) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau ekstrem tahun 2026. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Dampak Kemarau dan Pengelolaan Sampah yang digelar di Ballroom Arya Kamuning, Gedung Pemkab Kuningan Lt.3, Rabu (13/5/2026).

Sambutan Bupati Kuningan yang dibacakan Wakil Bupati menegaskan, seluruh unsur pemerintah, TNI-Polri, hingga masyarakat harus bergerak lebih cepat dalam menghadapi ancaman kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, hingga persoalan sampah.

Dalam arahannya, Bupati menyebut tahun 2026 diprediksi mengalami kemarau ekstrem berdasarkan data meteorologi. Karena itu, pemerintah diminta tidak lagi hanya mengandalkan pola tanggap darurat, melainkan mengedepankan langkah pencegahan dini.

“Target kita zero korban jiwa, minimalisasi gagal panen, dan stabilitas sosial tetap terjaga,” demikian poin sambutan Bupati Kuningan yang dibacakan Wakil Bupati.

Pemkab juga meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengarahkan petani menyesuaikan pola tanam di wilayah rawan kekeringan. Penanaman padi diminta ditunda di daerah krisis air dan dialihkan ke tanaman palawija yang membutuhkan lebih sedikit air.
Selain itu, pemerintah memastikan stok cadangan pangan daerah tetap aman untuk mengantisipasi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok di pasaran selama musim kemarau.

Sorotan utama juga diberikan terhadap penanganan krisis air bersih. BPBD dan PDAM diminta memetakan desa rawan kekeringan secara rinci menggunakan sistem by name by address. Distribusi air bersih pun harus dilakukan rutin tanpa menunggu laporan warga.

“Jadwal pengiriman air bersih harus rutin, jangan menunggu laporan warga kekeringan baru bergerak,” tegasnya.

Pemerintah juga menginstruksikan mobilisasi armada tangki air dari berbagai instansi, mulai dari TNI, Polri, Damkar hingga PMI untuk membantu distribusi air bersih ke wilayah terdampak.

Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), patroli bersama akan ditingkatkan di kawasan rawan, terutama lereng Gunung Ciremai dan lahan tidur milik warga. Aktivitas pembakaran lahan untuk pembukaan kebun maupun pembuangan sampah sembarangan di area kering juga dilarang keras.

“Pastikan seluruh alat pemadam kebakaran dalam kondisi siap pakai,” lanjut sambutan tersebut.

Bupati juga meminta para camat dan kepala desa melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial akibat kekeringan, termasuk perebutan sumber air antarwarga. Persoalan tersebut diminta segera dimediasi bersama Babinsa dan aparat keamanan.

Tak hanya itu, tokoh agama dan masyarakat juga diminta terlibat dalam gerakan hemat air. Pemerintah bahkan mendorong pelaksanaan salat istisqa atau doa bersama meminta hujan di wilayah terdampak sebagai bentuk ikhtiar spiritual.

Sementara dalam penanganan sampah, Pemkab Kuningan menegaskan pengelolaan tidak boleh hanya fokus pada pengangkutan dan pembuangan akhir. Edukasi pemilahan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, serta optimalisasi TPS3R diminta diperkuat.

Dalam rapat tersebut juga terungkap sejumlah wilayah dengan angka stunting tinggi. Salah satunya Kecamatan Cigandamekar yang disebut menjadi daerah dengan tingkat kerawanan cukup tinggi saat ini.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Kuningan berharap lahir langkah konkret dan koordinasi efektif antarinstansi dalam menjaga stabilitas pangan, mencegah karhutla, menangani persoalan sampah, serta memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau 2026.***