KUNINGAN, (VOX) – High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kuningan digelar di Hotel Santika Premiere Linggarjati Jalan Raya Linggarjati Desa Bojong Kecamatan Cilimus pada Jumat 12 Desember 2025. Acara yang diprakarsai Bagian Perekonomian dan SDA ini dihadiri Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar bersama SKPD terkait, BUMD, Bank BJB, Polres, Bulog, serta Bank Indonesia.
Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Ia berkata “Persiapan Nataru seperti biasa kita lakukan langkah langkah antisipatif. Intinya menjaga agar inflasi tidak terjadi di Kabupaten Kuningan. Kita cek pasokan ketersediaan distribusi dan harga supaya berjalan wajar. Walaupun ada peningkatan kenaikan juga tidak terlalu tajam tidak terlalu ekstrem dan masih terjangkau harganya.”
Ia menegaskan pentingnya kerja bersama untuk menjaga stabilitas harga di daerah. Bupati menyampaikan “Kita menekankan kolaborasi di antara SKPD dengan Polres Satgas Pangan Bulog dan BPS. Saya yakin langkah langkah yang kita ambil jauh hari sebelumnya yang difasilitasi oleh BI ini bisa menghadirkan ekonomi Kuningan walaupun di akhir tahun tidak terjadi gejolak.”
Salah satu isu yang disorot adalah tingginya harga minyak goreng di Kuningan. Ketika ditanya mengenai kondisi tersebut ia menjawab “Saya sudah instruksikan dengan Bu Kabag kita coba juga mungkin melakukan operasi operasi pasar. Ini penyebabnya kita masih tracking kenapa seperti itu.”
Bupati menambahkan bahwa langkah penanganan sudah berjalan dan diharapkan harga kembali stabil dalam waktu dekat. Ia mengatakan “Kita sudah ambil langkah langkah mudah mudahan minggu ini juga sudah normal. Saya tadi menginstruksikan jangan sampai ada terjadi penimbunan kenaikan harga yang tidak wajar akan bisa kita tegasi. Kita bekerja sama dengan Satgas Pangan dengan Polres dengan kawan kawan dari tim.”
Menjelang pergantian tahun pemerintah juga menyiapkan pemantauan langsung ke lapangan. Ia menegaskan “Sudah kita siapkan kita akan sidak cek harga juga ada OPM di beberapa titik yang rawan.”
Dalam kesempatan itu Bupati juga menyoroti implementasi MBG terkait kewajiban penggunaan produk UMKM lokal pada pengadaan bahan pokoknya. Ia menegaskan komitmennya dengan menyatakan “Saya kan tertibkan saya tertibkan. Sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden ini program Presiden bagus. Akan terus kita amankan. Jangan sampai akhirnya di lapangan itu menguntungkan hanya segelintir orang.”
Pemerintah daerah menilai bahwa penataan distribusi dan penguatan UMKM lokal merupakan strategi kembar dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Kuningan ke depan.***
Tinggalkan Balasan