KUNINGAN, (VOX) – Ismah Winartono, aktivis PA GMNI yang sejak lama mengadvokasi penolakan geothermal di kawasan Ciremai, memastikan diri hadir dalam Aksi 10 Desember (1012) di Kuningan. Kehadirannya mengirim sinyal kuat bahwa tekanan publik terhadap Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) semakin mengeras. Ismah menegaskan bahwa kekhawatirannya sejak bertahun-tahun lalu kini terbukti terjadi, ketika kawasan konservasi itu justru berubah menjadi pintu masuk kerusakan lingkungan.
Ismah menyebut pembangunan jalan kerusakan dan pembukaan lahan kerusakan di wilayah TNGC sebagai bukti terang benderang bahwa fungsi konservasi telah bergeser. Ia bahkan menyatakan sinis bahwa publik patut berterima kasih kepada TNGC karena “jalan menuju gunung kini sudah lebar dan luas.” Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan BTNGC layak dibubarkan karena gagal menjaga integritas kawasan Gunung Ciremai.
Dalam pernyataannya, Ismah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak apatis terhadap isu lingkungan. Ia menilai apa yang terjadi di Aceh dan Sumatra bencana yang mengguncang dan merenggut ruang hidup masyarakat harus menjadi alarm keras bagi warga Kuningan, terutama yang tinggal di lereng Ciremai. Bagi Ismah, bukti kerusakan tidak lagi memerlukan laporan teknis panjang semuanya sudah terlihat kasat mata, dari aktivitas ilegal hingga pemanfaatan air yang mencolok.
Ismah menegaskan bahwa masyarakat Kuningan tidak boleh berdiam diri. Aksi BTNGC 1012 disebutnya sebagai momentum penting untuk menunjukkan kepedulian kolektif sekaligus menegaskan bahwa tanah dan lingkungan adalah ruang hidup yang wajib dilindungi bersama. Ia mengajak publik turun ke jalan, bersuara, dan berdiri pada barisan yang menjaga masa depan Ciremai.
Gelombang kritik terhadap BTNGC terus menguat, dan Ismah menjadi salah satu suara yang mendorong agar pengelolaan kawasan konservasi dikembalikan pada prinsip ekologis, bukan kepentingan pembangunan yang merusak. Aksi 10 Desember diprediksi menjadi salah satu demonstrasi lingkungan terbesar di Kuningan dalam beberapa tahun terakhir, dengan Ismah berada di garis depan seruan perubahan.
Isu ini masih berkembang dan membuka ruang diskusi lebih luas tentang bagaimana sebuah kawasan konservasi bisa gagal menjalankan mandatnya ketika pengawasan melemah dan kepentingan ekonomi mengambil alih prioritas ekologis.***
Tinggalkan Balasan