KUNINGAN, (VOX) – Rapat Koordinasi Perangkat Daerah di Bumdes Diva Pujasera Kasturi, Senin 8 Desember 2025, menjadi ajang evaluasi besar ketika Wabup Kuningan menyoroti langsung beragam persoalan pelayanan publik, mulai dari kesehatan balita hingga kemacetan layanan pertanahan yang merembet ke pendapatan daerah.
Satu isu yang mendapat sorotan tajam adalah lambatnya proses alih media di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kuningan. Wabup menyampaikan bahwa banyak keluhan masyarakat dan PPAT terkait lamanya proses tersebut. Dampaknya tidak main-main pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ikut tertunda, karena PPAT baru bisa membayar BPHTB setelah alih media selesai.
Penundaan ini langsung menekan pendapatan asli daerah. “BPHTB tidak bisa dibayar kalau proses alih media belum tuntas. Ini menghambat PAD kita,” tegas Wabup. Ia meminta BPN memperbaiki alur pelayanan agar tidak terjadi antrean balik nama dan perlambatan penerimaan daerah.
Masalah serupa muncul pada program PTSL. Wabup menyoroti desa-desa yang pengerjaannya baru setengah jalan tetapi sudah ditinggalkan. Ia meminta BPN menuntaskan satu desa sepenuhnya sebelum berpindah ke desa lain. Kuningan sebelumnya masuk jajaran terbaik nasional dan ia menegaskan capaian itu harus terus dipertahankan.
Di luar isu pertanahan, Wabup meminta para camat memperkuat koordinasi dengan kepala desa terkait kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan antisipasi banjir. Ia mengingatkan bahwa saluran air dan titik rawan harus ditangani sebelum musim hujan tiba.
Ketahanan pangan juga tak luput dari perhatiannya, terutama setelah program makan bergizi gratis mulai berjalan. Ia meminta agar suplai bahan pangan lokal dijaga agar distribusi tidak tersendat dan desa-desa tetap mampu memenuhi kebutuhan warganya.
Dari sektor pendidikan, Wabup menampung keluhan orang tua terkait menu MPG yang tidak sesuai SOP. Hari keenam misalnya hanya berisi susu dan roti tanpa tambahan nutrisi lain. Ia menegaskan perlunya evaluasi total setelah struktur satuan tugas dirampingkan.
Untuk persiapan Natal dan Tahun Baru, Wabup meminta Dinas Perhubungan dan Polri menyusun rekayasa lalu lintas yang tidak mematikan UMKM. Penutupan jalur harus mempertimbangkan sirkulasi ekonomi warga, bukan hanya kelancaran kendaraan.
Rakor hari itu menggambarkan satu hal pelayanan publik di Kuningan sedang bergerak, tetapi masih tersangkut simpul-simpul administratif yang memperlambat progres. Wabup menutup arahannya dengan nada tegas bahwa pemerintah harus hadir lebih cepat, lebih rapi, dan lebih responsif. “Semua catatan ini adalah kompas bersama. Kita harus hadir nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Rakor Kasturi hari itu menjadi pesan keras Kuningan butuh percepatan, bukan sekadar rencana.***
Tinggalkan Balasan