JAKARTA, (VOX)— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Hasil Survei Nasional Poltracking Indonesia periode 3–10 Oktober 2025 menempatkan MBG sebagai program prioritas pemerintahan yang paling dirasakan manfaatnya oleh publik.
Dalam survei ini, sebanyak 22,7 persen responden menyebut MBG sebagai program paling bermanfaat, mengungguli Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 13,6 persen dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 11,3 persen. Lebih lanjut, 25 persen responden menilai MBG juga menjadi program yang paling tepat sasaran.
Salah satu temuan penting survei adalah tingkat pengenalan masyarakat terhadap program MBG yang sangat tinggi. Sebanyak 89,7 persen responden menyatakan mengetahui MBG sebagai program unggulan pemerintah.
Dari sisi penerimaan publik, 69,8 persen responden menyatakan setuju (gabungan sangat setuju dan cukup setuju) dengan kebijakan penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak. Sementara 25,2 persen menyatakan kurang setuju atau sangat tidak setuju, sisanya tidak memberikan jawaban.
Hasil survei menunjukkan, secara umum 53,5 persen publik puas terhadap program MBG, sedangkan 37 persen menyatakan kurang puas. Tingkat kepuasan ini terlihat lebih tinggi pada keluarga penerima langsung program, yaitu mencapai 74,2 persen.
Sebaliknya, pada keluarga non-penerima, tingkat kepuasan hanya 39,9 persen. Data ini mengindikasikan bahwa manfaat program akan semakin terlihat nyata ketika benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
MBG dan Harapan Penurunan Stunting
Selain soal kepuasan, survei juga mengukur persepsi publik terkait efektivitas MBG dalam mengatasi masalah gizi anak. Sebanyak 63,3 persen publik percaya bahwa MBG dapat menurunkan angka stunting di Indonesia. Sementara 27,2 persen tidak percaya, dan 9,5 persen lainnya tidak memberikan jawaban.
Kepercayaan ini menunjukkan bahwa publik menilai program MBG tidak hanya sebatas bantuan konsumsi, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Meski mendapat apresiasi tinggi, hasil survei juga mengungkap adanya kritik publik. Sebagian responden menilai pendistribusian MBG belum merata, sehingga menimbulkan kesenjangan kepuasan antara penerima dan non-penerima.
Selain itu, sekitar seperempat responden menilai pelaksanaan MBG masih menghadapi kendala teknis seperti koordinasi antar lembaga, kualitas distribusi, serta keterjaminan gizi seimbang dalam menu yang diberikan.
Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memastikan program MBG berjalan transparan, merata, dan tepat sasaran agar manfaatnya semakin maksimal.
Dari berbagai temuan, jelas terlihat bahwa MBG menjadi ikon kebijakan populis pemerintahan Prabowo–Gibran. Tingkat pengenalan yang hampir menyentuh 90 persen, dukungan publik sebesar hampir 70 persen, serta kepuasan tinggi dari penerima langsung membuktikan MBG telah menempati posisi sentral di benak masyarakat.
Namun, untuk menjaga kepercayaan publik, pemerintah perlu memperhatikan aspek keadilan distribusi dan keberlanjutan anggaran. Dengan skema yang tepat, MBG dapat menjadi program unggulan jangka panjang yang berdampak nyata pada kesehatan generasi mendatang.***
Tinggalkan Balasan