KUNINGAN (VOX) – Sinergi antara pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Kuningan menguat dalam upaya percepatan pembangunan. Hal ini disampaikan dalam acara Rakor DPC APDESI Kuningan 2026, yang membahas berbagai isu strategis mulai dari pajak desa, hingga lonjakan anggaran infrastruktur.Kamis (16/04/2026).

Ketua DPC APDESI Kabupaten Kuningan Henny Rosdiana dalam sambutannya menekankan pentingnya keseimbangan antara kewajiban dan hak desa. Salah satu yang menjadi sorotan adalah percepatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai masih belum optimal di sejumlah wilayah.

“Kalau kita ingin hak dipenuhi, maka kewajiban juga harus ditunaikan. Percepatan PBB ini penting untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah teknis untuk mendorong percepatan tersebut, termasuk memberikan panduan kepada para kepala desa.

Di sisi lain, Ketua APDESI juga mengapresiasi rencana pencairan dana operasional organisasi yang disebut akan direalisasikan dalam waktu dekat. Menurutnya, hal ini sangat penting mengingat selama beberapa tahun terakhir organisasi mengalami keterbatasan anggaran.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Kuningan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan desa melalui peningkatan anggaran dan perluasan kolaborasi.

Salah satu langkah konkret adalah peningkatan anggaran program paret yang naik dari Rp14,7 miliar menjadi Rp21 miliar. Selain itu, total anggaran infrastruktur juga melonjak drastis dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

“Ini adalah lompatan besar untuk mempercepat pembangunan, khususnya jalan dan infrastruktur dasar di desa,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, peningkatan tersebut juga didorong oleh optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas infrastruktur di daerah.

Lebih lanjut, Bupati menargetkan kondisi jalan di Kuningan mencapai 100 persen mantap pada tahun 2027, sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan konektivitas dari desa hingga tingkat nasional.

Namun demikian, ia mengakui bahwa keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan. Untuk itu, diperlukan inovasi serta kemampuan membangun jejaring yang luas.

Bupati mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan sedikitnya 16 kementerian guna membuka peluang bantuan dan program pembangunan bagi Kuningan.

“Jangan hanya bergantung pada anggaran daerah. Kita harus aktif membangun komunikasi dan kolaborasi,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, peran APDESI dinilai sangat strategis sebagai pengawal kebijakan sekaligus jembatan antara pemerintah daerah dan desa. Organisasi ini diharapkan mampu memastikan program berjalan efektif hingga ke tingkat desa.

Pertemuan ini juga menjadi ruang konsolidasi, baik secara program maupun emosional, antara pemerintah daerah dan desa. Bupati pun mengajak seluruh pihak untuk bersatu pasca dinamika politik dan fokus pada pembangunan.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan desa, kita optimistis pembangunan di Kuningan bisa lebih cepat dan merata,” pungkasnya.***