VOXPOPULI.CO.ID – Mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027, Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai memperkuat kesiapsiagaan dengan melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., memimpin langsung Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Halaman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Rabu (4/11/2026).

Apel yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel, peralatan operasional, logistik, hingga pola koordinasi dalam menghadapi kemungkinan bencana selama musim penghujan.

Dalam arahannya, Bupati Dian mengingatkan bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis, klimatologis, dan demografis Kabupaten Kuningan memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai jenis bencana.

Ancaman tersebut meliputi banjir, tanah longsor, pergerakan tanah, angin puting beliung, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kabupaten Kuningan mulai memasuki periode musim hujan yang berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

Bupati Dian juga menyinggung sejumlah kejadian angin puting beliung yang sebelumnya melanda wilayah Kabupaten Kuningan. Di antaranya Desa Mekarsari dan Buniasih, Kecamatan Maleber, yang menyebabkan puluhan rumah mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga berat.

Bencana serupa juga terjadi di 10 desa yang tersebar di Kecamatan Luragung dan Cidahu.

“Kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi melalui langkah-langkah antisipatif seperti apel kesiapsiagaan ini, korban maupun dampak bencana yang ditimbulkan bisa kita minimalisir,” ungkap Bupati Dian.

Untuk memperkuat penanganan bencana, Bupati Dian menyampaikan delapan arahan penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dan unsur terkait.

Pertama, mengoptimalkan pemetaan wilayah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), rencana kontinjensi, portal InaRISK, serta Data Informasi Bencana Daerah (DIBI).

Kedua, memastikan kesiapan personel, peralatan operasional, dan logistik untuk mendukung penanganan kondisi darurat.

Ketiga, meningkatkan pemantauan informasi cuaca dari BMKG secara berkala serta mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini kepada masyarakat.

Keempat, memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, masyarakat, relawan, akademisi, dan media. Termasuk memastikan kesiapan posko penanganan darurat di wilayah yang berpotensi terdampak.

Kelima, meningkatkan edukasi kebencanaan berbasis komunitas serta simulasi evakuasi mandiri. Perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas juga menjadi prioritas.

Keenam, memastikan sistem peringatan dini berfungsi optimal dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ketujuh, mendorong aksi nyata melalui pembersihan saluran air dan drainase, normalisasi sungai, pemeriksaan fasilitas pengendali banjir, serta perbaikan infrastruktur di lokasi rawan bencana.

Kedelapan, menginstruksikan BPBD Kabupaten Kuningan untuk secara rutin menyampaikan pemutakhiran data dan perkembangan situasi kebencanaan kepada BNPB serta BPBD Provinsi Jawa Barat.

Selain memperkuat kesiapan personel dan peralatan, Bupati Dian secara khusus meminta seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat desa untuk meningkatkan kegiatan kebersihan lingkungan.

Menurutnya, langkah sederhana seperti membersihkan gorong-gorong, drainase, dan saluran air dari sampah dapat membantu mengurangi risiko banjir ketika intensitas hujan meningkat.

Gerakan tersebut sebelumnya telah dicanangkan melalui kegiatan menghadapi musim hujan yang dirangkaikan dengan program Jumat Bersepeda di Desa Sindangagung, Kecamatan Sindangagung.

“Hal sederhana seperti membersihkan gorong-gorong dan saluran air dari sampah dapat membantu meminimalisir dampak banjir. Karena itu, saya mohon dukungan seluruh aparatur pemerintahan, termasuk di tingkat desa, agar kegiatan seperti ini terus ditindaklanjuti,” pesannya.

Bupati Dian juga memberikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebencanaan, termasuk keberhasilan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Ciremai beberapa waktu lalu.

Ia menyebut keberhasilan pemadaman dalam waktu sekitar empat hari, meskipun menghadapi medan yang cukup sulit, merupakan hasil kerja sama berbagai pihak.

Mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, relawan, pegiat lingkungan, hingga aparat desa.

“Ketika kita kompak dan bersinergi, tidak ada hal yang tidak mungkin kita selesaikan dengan cepat. Ini terbukti dari kerja keras seluruh unsur dalam penanganan kebakaran di Gunung Ciremai,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, S.STP., menjelaskan bahwa apel kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari pergantian periode kesiapsiagaan bencana.

Sebelumnya, pemerintah daerah telah melaksanakan kesiapsiagaan menghadapi musim kekeringan hingga Oktober 2026. Memasuki November, fokus penanganan mulai diarahkan pada potensi bencana hidrometeorologi basah atau bencana yang berkaitan dengan musim hujan.

Langkah tersebut dilakukan sembari menunggu penetapan Surat Keputusan Gubernur terkait status kesiapsiagaan bencana.

Indra menjelaskan, berbagai upaya mitigasi sebelumnya telah dilakukan, salah satunya melalui rapat koordinasi bersama TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Melalui apel siaga ini, kita ingin mensinergikan dan mengkoordinasikan semua pihak, baik dari aspek pemerintahan, kewilayahan maupun teknis dalam penanggulangan kebencanaan,” jelasnya.

Menurutnya, apel tersebut juga menjadi sarana untuk menginventarisasi seluruh kekuatan dan sumber daya yang dimiliki, mulai dari personel, peralatan, perlengkapan, hingga dukungan lainnya.

Dengan kesiapan tersebut, apabila terjadi keadaan darurat, seluruh unsur diharapkan sudah memahami pola koordinasi dan dapat bergerak dalam satu komando.

Adapun unsur yang dilibatkan meliputi seluruh perangkat daerah (SKPD), unsur kewilayahan, TNI-Polri termasuk Yonif, serta berbagai elemen relawan dan organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia (PMI) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

“Harapannya, seluruh kekuatan ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menghadapi potensi bencana pada musim hujan, sehingga penanganannya bisa lebih terintegrasi dan terkoordinasi,” pungkasnya.

Melalui apel kesiapsiagaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap seluruh unsur penanggulangan bencana dapat meningkatkan kewaspadaan dan bergerak cepat ketika terjadi keadaan darurat.

Sinergi lintas sektor, kesiapan personel, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko dan melindungi warga dari ancaman bencana hidrometeorologi selama musim hujan 2026/2027.

(UGI)