KUNIGAN,(VOX) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Website Desa sebagai langkah strategis mendorong digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rapat kantor Diskominfo, Rabu (29/04/2026), dan diikuti oleh 71 operator dari 71 desa.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Drs. H. Ucu Suryana, M.Si., setelah sebelumnya laporan kegiatan disampaikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), Roro Ening Hartini, ST., M.Kom.

Dalam laporannya, Roro Ening menyampaikan bahwa pelaksanaan bimtek website desa ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menuntut pemerintah desa untuk adaptif dalam memberikan layanan berbasis digital.

“Melalui bimtek ini diharapkan operator desa terlatih dalam pengelolaan website, mulai dari pengolahan konten, publikasi berita, hingga pemutakhiran data secara berkala,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta meningkatkan keterbukaan informasi publik di tingkat desa.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Ucu Suryana, menegaskan bahwa website desa memiliki peran penting sebagai wajah digital pemerintah desa di era modern.

“Website desa bukan sekadar media informasi, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk mempromosikan potensi daerah, budaya, hingga produk unggulan,” ungkapnya.

Menurutnya, optimalisasi website desa juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan serius agar ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan di desa masing-masing.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 29 hingga 30 April 2026 ini diharapkan mampu mendorong seluruh desa di Kabupaten Kuningan untuk memiliki dan mengelola website resmi secara optimal sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.***