VOXPOPULI.CO.ID – Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kuningan, Rasdi, resmi mengadukan seseorang berinisial DA ke Polres Kuningan atas dugaan pencemaran nama baik secara tertulis dan fitnah, Sabtu (21/11/2026).

Langkah hukum tersebut ditempuh setelah somasi yang dilayangkan melalui kuasa hukumnya pada 19 November 2026 tidak dipenuhi hingga batas waktu 1×24 jam. Rasdi juga memastikan keputusan tersebut telah diketahui dan mendapat persetujuan dari istri serta keluarganya.

Kuasa hukum Rasdi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kabupaten Kuningan, Aziz Ramdan Hamdani, S.H., menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat kuasa untuk mendampingi kliennya dalam membuat pengaduan ke kepolisian.

“Hari ini tanggal 21 November 2026, kami dari Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor mendapat surat kuasa dari Bapak Rasdi, selaku Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kuningan, juga Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Barat. Kami mendampingi untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis dan fitnah,” ujar Aziz saat diwawancarai Voxpopuli seusai membuat pengaduan di Polres Kuningan, Sabtu (21/11).

Menurut Aziz, persoalan tersebut bermula dari beredarnya surat permohonan audiensi dan sumpah pocong yang memuat dugaan perbuatan tidak senonoh.

Meskipun hanya menggunakan inisial, pihaknya menilai surat tersebut mengarah kepada Rasdi karena turut menyebut jabatan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STPP) Satreskrim Polres Kuningan tertanggal 21 November 2026, surat yang dipersoalkan memuat perihal permohonan audiensi, klarifikasi, sumpah Al-Qur’an, dan sumpah pocong.

Aziz mengatakan, pihaknya tidak hanya mempersoalkan isi surat tersebut, tetapi juga dugaan penyebarannya kepada sejumlah pihak di luar penerima yang tercantum dalam surat.

“Selain dari surat itu ditujukan kepada Ketua PKB Kabupaten Kuningan, Ketua Fraksi DPRD, Kapolres Kuningan, kemudian juga tersebar di nomor-nomor lain, orang-orang lain yang tidak dituju dalam surat tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, penyebaran dokumen melalui aplikasi percakapan elektronik berpotensi memperluas tuduhan yang belum dibuktikan kebenarannya.

Aziz mengungkapkan, persoalan tersebut telah menimbulkan keresahan dan berdampak terhadap kondisi psikologis Rasdi beserta keluarganya.

Pihak keluarga, kata dia, merasa khawatir tuduhan yang beredar akan dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat, meskipun belum melalui proses pembuktian.

Sementara itu, Rasdi menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuhnya bukan keputusan sepihak. Ia mengaku telah membicarakan persoalan tersebut dengan keluarga sebelum memutuskan membuat pengaduan ke Polres Kuningan.

“Terkait aduan ini istri dan keluarga saya sudah tahu dan mengizinkan,” ujar Rasdi saat diwawancarai Voxpopuli di Polres Kuningan, Sabtu (21/11).

Dengan persetujuan tersebut, Rasdi memilih membawa persoalan yang menyeret nama baiknya ke ranah hukum melalui pendampingan LBH GP Ansor Kabupaten Kuningan.

Sebelum membuat pengaduan, Aziz menjelaskan bahwa pihaknya terlebih dahulu melayangkan somasi kepada DA pada 19 November 2026.

Somasi tersebut memberikan waktu 1×24 jam kepada DA untuk memenuhi sejumlah permintaan, terutama membuktikan tuduhan yang telah disampaikan melalui surat resmi organisasi.

“Pada hari itu juga langsung kita layangkan somasi 1×24 jam, kaitannya dengan meminta kepada saudara DA ini untuk pertama yaitu membuktikan tuduhannya,” kata Aziz.

Selain meminta pembuktian, pihaknya juga menuntut agar surat tersebut dicabut apabila tuduhan tidak dapat dibuktikan, serta meminta pihak yang bersangkutan menyampaikan permintaan maaf.

Tim kuasa hukum juga meminta DA memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat atau mendorong munculnya surat tersebut.

Aziz menyebut permintaan itu disampaikan karena pihaknya menduga terdapat kemungkinan kepentingan lain di balik persoalan yang menyeret nama kliennya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan keterkaitan politik bukan menjadi fokus utama pendampingan hukum yang dilakukannya.

Namun, hingga batas waktu somasi berakhir, Aziz menyatakan tuntutan yang disampaikan tidak dipenuhi.

“Sejauh 1×24 jam surat somasi yang kita sampaikan, tidak ada upaya saudara ini untuk menghubungi kami, memenuhi, mengindahkan somasi tersebut. Makanya hari ini kita lapor,” tegasnya.

Aziz mengakui sempat terjadi komunikasi melalui telepon dengan DA setelah somasi disampaikan.

Dalam komunikasi tersebut, menurut Aziz, DA sempat meminta agar Rasdi menemui pimpinan partai dan menyampaikan rencana pertemuan pada keesokan harinya.

Namun, rencana pertemuan tersebut tidak terealisasi dan tidak menghasilkan penyelesaian atas tuntutan somasi yang telah disampaikan.

Dalam pengaduannya, tim kuasa hukum Rasdi turut menyerahkan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Dokumen itu meliputi surat permohonan audiensi dan sumpah pocong, surat pemberitahuan rencana aksi, serta tangkapan layar percakapan yang menurut pihak pelapor menunjukkan adanya penyebaran informasi kepada sejumlah pihak.

“Pertama yang kita lampirkan sebagai bukti, satu surat pertama kaitan dengan permintaan audiensi dan sumpah pocong. Kemudian surat kedua kaitan dengan aksi. Lalu kemudian chat-chat dari pihak-pihak yang kami kumpulkan,” ungkap Aziz.

Dalam dokumen pengaduan tersebut, pihak Rasdi mencantumkan dugaan pelanggaran Pasal 433 ayat (2) dan/atau Pasal 434 ayat (1) KUHP serta Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE, terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Aziz berharap Kapolres Kuningan beserta jajaran Satreskrim dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita hari ini sangat meminta kepada Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Kabupaten Kuningan untuk menindaklanjuti dan memproses berkaitan dengan persoalan ini,” ujarnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Kuningan, AKP Abdul Aziz, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan dari Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kuningan tersebut.

“Yang Sekjen PKB sudah, aa,” kata AKP Abdul Aziz saat dikonfirmasi Voxpopuli, Sabtu (21/11).

Sebagai langkah awal, Satreskrim Polres Kuningan akan melakukan klarifikasi terhadap para saksi serta memeriksa barang bukti yang berkaitan dengan pengaduan tersebut.

“Klarifikasi saksi-saksi dan cek barang bukti,” pungkasnya.***