
VOXPOPULI.CO.ID – Usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuningan Tahun 2027 mulai mengemuka. Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Kuningan mengusulkan UMK 2027 sebesar Rp3.073.434 per bulan atau 85 persen dari estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Usulan tersebut secara resmi disampaikan dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Kuningan yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026).
Ketua DPC KSPSI Kabupaten Kuningan, Dani Ramdani, mengatakan angka yang diajukan merupakan hasil pertimbangan terhadap estimasi kebutuhan hidup layak, kondisi inflasi, serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuningan.
Berdasarkan data estimasi KHL Kementerian Ketenagakerjaan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) untuk klaster Kabupaten Kuningan, nilai kebutuhan hidup layak diperkirakan mencapai Rp3.615.805 per bulan.
Dengan mengacu pada angka tersebut, KSPSI mengusulkan UMK 2027 sebesar 85 persen atau Rp3.073.434 per bulan.

Dani menjelaskan, pihaknya memahami bahwa upah minimum tidak dapat langsung disamakan dengan nilai KHL dalam satu waktu. Namun, menurutnya, pekerja membutuhkan peningkatan kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan.
“Kami menyadari bahwa upah minimum tidak dapat serta-merta disamakan dengan KHL dalam satu waktu. Namun, pekerja berhak mendapatkan perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mengusulkan UMK 2027 minimal mencapai 85% dari nilai estimasi KHL Kabupaten Kuningan, yaitu Rp3.073.434 per bulan, sebagai roadmap menuju upah layak,” ujar Dani dalam rapat pleno.
Jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten Kuningan tahun 2026 yang sebesar Rp2.369.380 per bulan, usulan tersebut mengalami kenaikan Rp704.054 atau sekitar 29,71 persen.
Selisih tersebut menjadi gambaran besarnya peningkatan upah yang diperjuangkan KSPSI agar daya beli dan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Kuningan semakin membaik.
KSPSI menyampaikan sejumlah alasan di balik usulan tersebut. Pertama, sebagai langkah bertahap menuju upah layak dengan menjadikan 85 persen estimasi KHL sebagai target yang dinilai realistis.
Kedua, mempertahankan daya beli pekerja di tengah perkembangan harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi. Ketiga, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
Menurut Dani, kontribusi pekerja terhadap aktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah harus diimbangi dengan kebijakan pengupahan yang memberikan perlindungan serta kepastian kesejahteraan.
“Kami tidak meminta yang tidak masuk akal. 85% dari estimasi KHL, atau sebesar Rp3.073.434, adalah angka yang kami perhitungkan dengan matang agar pekerja di Kabupaten Kuningan bisa hidup lebih layak, bukan sekadar bertahan hidup. Jika pertumbuhan ekonomi daerah tumbuh, kesejahteraan pekerja pun harus tumbuh,” tegasnya.
Ia berharap unsur pemerintah dan pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Kuningan dapat mempertimbangkan serta mendukung usulan tersebut demi terciptanya keadilan dan keharmonisan hubungan industrial.
KSPSI juga menyebut usulan tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan ketenagakerjaan, khususnya aspek kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
Meski demikian, angka Rp3.073.434 per bulan tersebut masih merupakan usulan dari unsur pekerja dan belum menjadi keputusan resmi penetapan UMK Kabupaten Kuningan 2027.
Hasil pembahasan Dewan Pengupahan selanjutnya menjadi bagian dari proses rekomendasi sebelum penetapan upah minimum oleh Gubernur Jawa Barat sesuai ketentuan yang berlaku.
Perjuangan kenaikan UMK 2027 ini pun menjadi perhatian bagi kalangan pekerja di Kabupaten Kuningan. Mereka berharap kebijakan pengupahan tahun mendatang tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
(UGI)









Tinggalkan Balasan