
VOXPOPULI.CO.ID – Isu pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ciremai menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Untuk membuka ruang komunikasi dan menyamakan perspektif, Komnas Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (PPLH) DPW Jawa Barat menginisiasi Dialog Multipihak Lingkungan Ciremai dengan tema “Geotermal dan Pengelolaan Lingkungan Lestari”, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, akademisi, pengelola kawasan konservasi, hingga organisasi masyarakat sipil dan kelompok pemerhati lingkungan di Kabupaten Kuningan.
Ketua Komnas PPLH DPW Jawa Barat, Dudi Sumaryadi, S.E., M.M., dalam sambutan pembuka menyampaikan bahwa inisiasi forum dialog multipihak tersebut dilatarbelakangi tingginya kepedulian masyarakat Kuningan terhadap kelestarian lingkungan, terutama di tengah berkembangnya berbagai isu strategis, salah satunya mengenai rencana pengembangan geotermal di kawasan Ciremai.
Menurutnya, dialog terbuka diperlukan agar setiap persoalan lingkungan dapat dibahas dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, pengetahuan, dan perspektif berbeda.
Sejumlah tokoh dan perwakilan lembaga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. H. Uu Kusmana, S.Sos., M.Si., yang mewakili Bupati Kuningan, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy, S.E., perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, DLH Kabupaten Kuningan, serta Bappeda Kabupaten Kuningan.

Unsur akademisi juga hadir dari Universitas Kuningan dan Universitas Muhammadiyah Kuningan. Sementara dari kalangan organisasi masyarakat dan pemerhati lingkungan lokal, hadir perwakilan AKAR, Kanopi, Serikat Warga Ciremai, Yayasan Hibar Budaya, serta sejumlah kelompok lainnya.
Dalam sesi pemaparan utama, Dr. Ir. Sapto Prajogo, M.Si., akademisi ahli konversi energi dari Politeknik Negeri Bandung sekaligus Dewan Pakar Komnas PPLH DPW Jawa Barat, membahas hubungan aktivitas manusia dengan daya dukung alam.
Ia menjelaskan bahwa energi menjadi salah satu faktor besar yang memengaruhi perubahan perilaku manusia dan tekanan terhadap lingkungan. Karena itu, transisi energi dinilai penting untuk menghadapi tantangan ketahanan energi pada masa mendatang.
Menurut Sapto, geotermal atau panas bumi merupakan salah satu alternatif sumber energi yang relatif stabil dengan tingkat emisi yang rendah dibandingkan energi berbasis bahan bakar fosil.
Meski demikian, pengembangan geotermal tetap harus memperhatikan aspek lingkungan. Penerapan teknologi inovatif dan tepat guna diperlukan untuk meminimalkan dampak serta mempermudah proses mitigasi apabila terjadi kondisi darurat.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan proyek geotermal tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga komitmen pengembang dan kompetensi tenaga profesional yang menangani proyek tersebut.
Dalam pemaparannya, Sapto menyoroti tiga pilar penting yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan geotermal.
Pertama, pengembang atau pengelola harus memiliki komitmen kuat terhadap pelaksanaan proyek dan kelestarian lingkungan. Kedua, pemerintah daerah harus menjalankan fungsi regulator secara objektif dan transparan. Ketiga, masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan serta memperoleh manfaat nyata dari kegiatan yang dilaksanakan.
Pemaparan tersebut kemudian dipadukan dengan perspektif akademisi lokal melalui penjelasan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan, Dr. Iing Nasihin, S.Hut., M.Si., mengenai sejarah pengelolaan kawasan Gunung Ciremai dari masa ke masa.
Iing menjelaskan bahwa pengelolaan Gunung Ciremai mengalami perubahan seiring dengan perubahan status kawasan. Namun, fungsi utama kawasan tersebut sebagai sumber penyedia air bagi wilayah hilir tetap menjadi aspek penting yang harus dijaga.
Ia menegaskan bahwa setiap program strategis yang direncanakan di kawasan Ciremai, termasuk pengembangan panas bumi, harus melalui kajian komprehensif dengan memperhatikan enam aspek utama.
Keenam aspek tersebut meliputi air, batas dan zonasi kawasan, ekologi, kebencanaan, manfaat, serta proses pelaksanaan.
Menurutnya, keenam aspek tersebut harus terjawab secara jelas sebelum keputusan mengenai kelayakan suatu program diambil.
Apabila masih terdapat satu aspek yang belum terjawab, maka keputusan dinilai belum layak untuk ditetapkan. Prinsip tersebut penting agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan Gunung Ciremai tidak mengabaikan fungsi ekologis dan kepentingan masyarakat.
Sepanjang kegiatan berlangsung, dialog berjalan kondusif dan interaktif. Antusiasme peserta terlihat dari berbagai pertanyaan, tanggapan, serta pandangan yang disampaikan masing-masing unsur dalam sesi diskusi.
Melalui kegiatan inisiasi tersebut, Komnas PPLH DPW Jawa Barat berharap terbentuk forum dialog multipihak yang bersifat permanen dan memiliki jangkauan partisipasi lebih luas.
Forum ini diharapkan menjadi ruang komunikasi berkelanjutan untuk membahas berbagai persoalan dan rencana pengembangan terkait tata kelola pemanfaatan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan di kawasan hulu hingga hilir Ciremai.
Dengan keterlibatan pemerintah, akademisi, pengelola kawasan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal, setiap kebijakan strategis diharapkan dapat dibahas secara terbuka, transparan, dan berbasis kajian ilmiah.
Dialog tersebut sekaligus menjadi langkah awal untuk membangun kesepahaman bahwa pemanfaatan potensi energi dan sumber daya alam harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem Gunung Ciremai sebagai kawasan penyangga kehidupan masyarakat.
(UGI)












Tinggalkan Balasan