Oleh: Latif pratama (Aktivis sosial)
KUNINGAN(VOX) – Perdebatan soal gaji pegawai MBG (Makan Bergizi Gratis) khususnya supir MBG, kini ikut merembet ke daerah. Di media sosial, narasinya sederhana dan mudah memancing emosi: gaji supir MBG disebut lebih besar dari gaji guru. Sekilas terdengar menyentuh rasa keadilan, tapi jika ditelaah lebih dalam, polemik ini justru memperlihatkan betapa salah arah kepedulian publik kita.
Supir MBG yang ramai dibicarakan itu bukan ASN, bukan pegawai tetap negara, dan bukan bagian dari sistem penggajian pendidikan. Mereka bekerja dalam skema operasional program, dengan jam kerja ketat, target distribusi harian, risiko keselamatan, serta tanggung jawab logistik yang tidak kecil. Gaji yang terlihat “besar” adalah kompensasi kerja lapangan, bukan simbol keistimewaan.
Namun konteks ini jarang disampaikan. Yang diangkat justru angka mentahnya, lalu dibandingkan dengan gaji guru honorer. Di titik inilah masalah bermula. Guru honorer memang masih menjadi persoalan serius, terutama di daerah. Tapi menjadikan mereka sebagai alat pembanding untuk menyerang pegawai MBG bukanlah bentuk pembelaan, melainkan pelarian dari akar masalah.
Jika benar kita peduli pada guru, pertanyaan yang seharusnya muncul adalah: mengapa guru honorer di daerah masih digaji rendah bertahun-tahun? Mengapa status mereka tidak kunjung jelas? Mengapa beban administrasi dan tuntutan moral tinggi tidak diiringi kesejahteraan yang layak? Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan ini kalah populer dibanding kemarahan instan di media sosial.
Narasi “masa supir MBG digaji segitu” juga menyimpan problem lain: ia merendahkan pekerjaan tertentu secara tidak sadar. Seolah-olah ada profesi yang pantas sejahtera dan ada yang tidak. Padahal, supir MBG membawa tanggung jawab besar—keterlambatan, kesalahan distribusi, atau kecelakaan bukan sekadar urusan teknis, tapi berdampak langsung pada program dan keselamatan.
Di tingkat daerah, adu profesi seperti ini hanya melahirkan kecemburuan sosial. Supir MBG disalahkan, guru honorer dijadikan simbol penderitaan, sementara pemerintah—baik pusat maupun daerah—lolos dari sorotan utama. Padahal, keberhasilan program MBG dan kesejahteraan guru sama-sama bergantung pada keseriusan negara membenahi sistem, bukan pada adu nasib antarpekerja.
Ironisnya, kegaduhan ini sering lebih keras dari upaya nyata memperjuangkan kebijakan. Ribut sehari dua hari, lalu hilang. Guru honorer tetap mengajar dengan kondisi yang sama, supir MBG tetap bekerja di lapangan, dan sistem yang timpang tetap berdiri tanpa tekanan berarti.
Sudah waktunya publik di daerah berhenti terpancing framing dangkal. Supir MBG yang digaji layak bukan ancaman bagi guru. Guru honorer yang belum sejahtera bukan kesalahan supir MBG. Masalahnya ada pada kebijakan yang belum adil dan keberanian politik yang belum cukup.
Jika kepedulian kita berhenti pada perbandingan gaji di media sosial, maka yang terjadi bukan keadilan, melainkan kegaduhan. Dan selama kita sibuk saling menyalahkan, guru di ruang kelas dan supir di jalan akan terus bekerja dalam diam sementara sistem tak pernah benar-benar berubah.***
Tinggalkan Balasan