VOXPOPULI.CO.ID – Menjaga kualitas demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat sipil. Di tengah berbagai polemik yang berkembang belakangan, kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa, aktivis, hingga organisasi masyarakat sipil dinilai tengah menghadapi ujian serius.
Inisiator Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU), Imam Royani, menegaskan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu berasal dari penyelenggara negara. Menurutnya, kemunduran demokrasi juga dapat terjadi ketika gerakan yang selama ini menjadi kekuatan kontrol sosial kehilangan independensi dan integritas akibat pragmatisme.
“Selama ini kita cenderung melihat penguasa sebagai satu-satunya pihak yang dapat menggerus demokrasi. Padahal, demokrasi juga bisa melemah ketika gerakan yang seharusnya menjadi kekuatan kontrol sosial justru kehilangan integritasnya sendiri,” ujar Imam, Rabu (8/7/2026).
Ia menilai berbagai polemik yang muncul, baik di tingkat nasional maupun daerah, telah memunculkan persepsi baru di tengah masyarakat. Di tingkat nasional, publik sempat dihadapkan pada perdebatan mengenai dugaan adanya upaya memengaruhi arah aksi demonstrasi dengan imbalan tertentu, termasuk sorotan terhadap penggunaan fasilitas oleh seorang tokoh mahasiswa yang memunculkan beragam persepsi.
Sementara itu, di Kabupaten Kuningan juga beredar isu mengenai bukti transfer sejumlah uang yang dikaitkan dengan seorang pimpinan organisasi masyarakat sipil dalam persoalan birokrasi. Namun Imam mengingatkan bahwa setiap persoalan memiliki konteks serta mekanisme pembuktian masing-masing sehingga tidak dapat disimpulkan tanpa fakta yang jelas.
“Yang saya soroti bukan individu atau kasusnya. Semua orang berhak mendapatkan proses yang adil. Yang menjadi perhatian saya adalah mengapa masyarakat sekarang begitu mudah percaya bahwa gerakan mahasiswa atau aktivis bisa dipengaruhi oleh uang, fasilitas, atau kedekatan dengan kekuasaan. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan publik sedang mengalami penurunan,” katanya.
Menurut Imam, pragmatisme menjadi ancaman serius karena mampu menggeser orientasi perjuangan dari kepentingan publik menuju kepentingan politik, ekonomi, bahkan kepentingan pribadi.
“Pragmatisme tidak datang secara tiba-tiba. Ia hadir melalui kompromi-kompromi kecil yang dianggap biasa. Lama-kelamaan orientasi perjuangan berubah. Yang dipikirkan bukan lagi apa yang benar, tetapi apa yang menguntungkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, ketika masyarakat mulai meragukan independensi gerakan, maka fungsi kontrol terhadap kekuasaan juga akan ikut melemah. Kritik maupun demonstrasi yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme demokrasi berpotensi dipersepsikan sebagai aktivitas yang memiliki kepentingan tertentu.
“Kalau publik mulai percaya bahwa kritik bisa ditransaksikan atau demonstrasi bisa diarahkan oleh kepentingan tertentu, maka yang dirugikan bukan hanya individu atau organisasi. Yang dipertaruhkan adalah legitimasi moral seluruh gerakan masyarakat sipil,” ujarnya.
Imam juga menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai “idealisme kosong”, yaitu ketika nilai-nilai perjuangan hanya berhenti sebagai slogan tanpa diwujudkan dalam sikap yang konsisten.
“Berbicara tentang antikorupsi, transparansi, dan keadilan memang mudah. Tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai itu tetap dijaga ketika berhadapan dengan kepentingan sendiri. Kalau standar moral berubah sesuai situasi, maka yang terjadi bukan lagi idealisme, melainkan pragmatisme,” ucapnya.
Menurutnya, gerakan masyarakat sipil perlu melakukan evaluasi internal agar tetap menjadi kekuatan moral dalam demokrasi. Kritik terhadap pemerintah, lanjutnya, harus diiringi dengan komitmen menjaga integritas organisasi serta keterbukaan terhadap kritik dari masyarakat.
Sebagai pengingat, Imam mengutip pesan tokoh pergerakan nasional Tan Malaka yang menyatakan, “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda.” Ia menilai pesan tersebut tetap relevan sebagai pengingat bahwa idealisme merupakan fondasi utama setiap perjuangan.
Ia juga mengutip pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
“Bagi saya, tantangan hari ini bukan hanya mengawasi kekuasaan, tetapi juga memastikan gerakan masyarakat sipil tidak kehilangan integritas akibat pragmatisme. Demokrasi membutuhkan pemerintah yang terbuka terhadap kritik sekaligus gerakan masyarakat yang independen, konsisten, dan benar-benar memperjuangkan kepentingan publik,” pungkas Imam Royani.***
Tinggalkan Balasan