VOXPOPULI.CO.ID – Gedung DPRD Kabupaten Kuningan didatangi ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini massa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi menyampaikan aspirasi terkait sejumlah isu nasional.

Aksi yang berlangsung pada Rabu (17/6/2026) tersebut diikuti mahasiswa dari HMI, IMM, GMNI, PMII, KAMMI, BEM STAIKU, BEM UNISA, yang dinamai Aliansi Mahasiswa Kabupaten Kuningan. Massa aksi terlebih dahulu menggelar orasi di Bundaran Cijoho sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Kuningan.

Setibanya di lokasi, para mahasiswa disambut oleh Kapolres Kuningan bersama pimpinan DPRD. Massa kemudian dipersilakan masuk ke area gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi secara damai.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengangkat sejumlah isu nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta persoalan pembebasan lahan.

Koordinator aksi, Ihab, mengatakan bahwa empat isu tersebut menjadi fokus utama mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kuningan.

“Dalam aksi kali ini kami mengangkat empat isu utama, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kenaikan harga BBM, serta persoalan pembebasan lahan,” ujar Ihab.

Menurutnya, program-program tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan banyak evaluasi dan perbaikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal serta tepat sasaran.

Sementara itu, perwakilan massa aksi lainnya, Azril Parliansah, menambahkan bahwa mahasiswa juga mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Selain itu, mahasiswa meminta agar RUU Polri dikaji ulang guna menghindari potensi masuknya aparat kepolisian ke ranah-ranah sipil yang dinilai tidak semestinya.

“Kami juga mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan serta meminta RUU Polri dikaji ulang agar tidak menimbulkan potensi masuknya aparat ke ruang-ruang sipil yang tidak semestinya,” kata Azril.

Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Azril menilai perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, apabila ditemukan berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, maka program tersebut perlu ditinjau kembali bahkan dihentikan.

Ia juga menyoroti pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai memerlukan evaluasi, terutama terkait penempatan fasilitas dan bangunan agar tidak mengorbankan lahan produktif milik masyarakat.

“Program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jika ditemukan banyak persoalan yang berpotensi menimbulkan korupsi, maka program tersebut sebaiknya dihentikan. Begitu juga KDMP yang perlu dievaluasi agar tidak mengorbankan lahan produktif masyarakat,” tegasnya.

Azril mengungkapkan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa telah diterima oleh DPRD Kabupaten Kuningan. Aspirasi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Mahasiswa juga menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan yang dianggap berdampak langsung terhadap masyarakat. Mereka tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan aksi apabila tidak terdapat perbaikan yang signifikan terhadap program-program yang menjadi sorotan.

“Apabila ke depan persoalan dalam Program MBG semakin memburuk dan tidak ada perbaikan yang signifikan, kami tidak menutup kemungkinan akan menuntut penghentian program tersebut,” pungkas Azril.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan berakhir setelah perwakilan mahasiswa menyampaikan seluruh tuntutannya kepada DPRD Kabupaten Kuningan.***