KUNINGAN, (VOX) – Kritik terhadap kinerja Badan Gizi Nasional kian menguat, terutama terkait pengelolaan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum efektif dan berpotensi membebani keuangan negara.

Sorotan tajam diarahkan kepada Menteri Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang dianggap tidak mampu memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Sejumlah pihak menilai kebijakan yang diambil justru menjauh dari prioritas utama pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan.

Dalam pernyataan sikapnya, kritik menyebut bahwa anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan sekolah, peningkatan sarana prasarana, serta kesejahteraan tenaga pendidik, justru digunakan untuk pengadaan 21.801 unit motor listrik. Pengadaan tersebut diklaim untuk mendukung operasional program MBG, namun dinilai tidak tepat sasaran.

“Kebijakan ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas. Di satu sisi negara mengalokasikan anggaran besar untuk operasional program, sementara di sisi lain masih banyak guru honorer yang menerima gaji hanya Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per bulan,” demikian salah satu pernyataan dalam kritik tersebut.

Selain itu, kondisi di lapangan juga menjadi sorotan. Sektor lain seperti layanan darurat, termasuk pemadam kebakaran, disebut masih mengalami keterbatasan alat operasional yang sudah usang dan belum memadai.

Permasalahan lain yang turut mencuat adalah dugaan inefisiensi dalam pelaksanaan program di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejumlah studi menunjukkan potensi pemborosan makanan dalam skala besar, mencapai 1,4 juta ton per tahun dengan estimasi kerugian hingga Rp14 triliun.

Sisa makanan ini umumnya disebabkan oleh menu yang tidak sesuai dengan selera penerima manfaat, kualitas bahan yang kurang segar, hingga makanan yang tidak layak konsumsi.

Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator lemahnya perencanaan dan pengawasan program. Tanpa evaluasi menyeluruh, program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

Dalam tuntutannya, pihak pengkritik mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap Badan Gizi Nasional, termasuk meninjau kinerja menteri terkait dan sistem operasional SPPG. Jika tidak mampu dikelola secara optimal, program MBG dinilai perlu dihentikan sementara.

“Dana yang digunakan merupakan uang rakyat, sehingga harus dipastikan tepat guna dan tepat sasaran. Jika tidak, lebih baik dialihkan untuk pendidikan gratis, kuliah gratis, serta peningkatan kesejahteraan guru,” tegas pernyataan tersebut.

Perdebatan ini memperlihatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik. Tanpa pengelolaan yang matang, program sebesar MBG berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat, sekaligus membuka ruang kritik terhadap arah kebijakan pembangunan nasional.***