KUNINGAN, (VOX) – Kabupaten Kuningan kembali menjadi pusat perhatian regional setelah menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah anggota KUNCI BERSAMA yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Daerah Pembangunan Perbatasan. Agenda strategis ini juga menghadirkan arahan khusus dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan berlangsung di Ruang Rapat Linggajati, Kamis (27/11/2025).
Pertemuan ini dihadiri para kepala daerah dari sepuluh anggota KUNCI BERSAMA, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu. Kehadiran dua provinsi juga menguatkan bobot koordinasi ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwakili Sekretaris Daerah Jabar, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir melalui Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Yasip Khasani, S.Ip., M.M.
Momentum kolaboratif ini mendapat perhatian khusus dari KPK. Wakil Ketua KPK RI, Agus Joko Pramono, hadir memberikan arahan mengenai pentingnya penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih hanya dapat terwujud apabila regulasi dipatuhi, potensi penyimpangan dicegah, dan proses pengadaan barang/jasa dikelola dengan penuh kehati-hatian. Arahan tersebut menjadi pengingat bagi para kepala daerah untuk menjaga ruang publik tetap bersih dari praktik koruptif.
Sebagai ketua Sekretariat Kerja Sama KUNCI BERSAMA, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si menegaskan kembali arti penting kolaborasi lintas wilayah. Ia menyebut kerja sama ini sebagai komitmen panjang yang telah terbangun sejak 2011 dalam menjawab tantangan kawasan perbatasan, mulai dari persoalan infrastruktur dan pelayanan publik hingga penguatan ekonomi dan kelestarian sumber daya alam. “Melalui penandatanganan kesepakatan bersama hari ini, kami meneguhkan kembali komitmen untuk memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rakor yang mengusung tema “Pemantapan Kerja Sama Daerah dan Implementasi Good Governance di Kawasan Perbatasan” ini menjadi ruang konsolidasi penting untuk menyelaraskan program kerja lintas daerah. Penandatanganan Kesepakatan Bersama yang dilakukan para kepala daerah menjadi simbol penguatan tekad kolektif untuk membangun kawasan perbatasan yang maju dan kompetitif, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik penyimpangan.
Usai penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, kepada seluruh kepala perangkat daerah se-Kabupaten Kuningan. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner, bersih, dan berorientasi hasil, sebagai prasyarat tercapainya Visi Kuningan Mlesat yang selaras dengan Visi Jabar Istimewa. Penegasan tersebut menjadi penguatan moral bagi jajaran birokrasi di Kuningan untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan ini menandai langkah penting dalam memperkuat solidaritas antarwilayah perbatasan. Dengan sinergi yang semakin solid, harapannya KUNCI BERSAMA mampu mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dan berkualitas bagi warga di kedua provinsi.***
Tinggalkan Balasan