VOXPOPULI.CO.ID – Desakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut persoalan pemanfaatan Mata Air Cipaniis dan dana kompensasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai mendapat tanggapan dari pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan.

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, mengungkapkan bahwa hingga saat ini wacana pembentukan Pansus Cipaniis belum dibahas secara resmi di lembaga legislatif.

Hal tersebut disampaikan Nuzul saat dikonfirmasi Voxpopuli.co.id, Rabu (11/11/2026), menyusul desakan sejumlah elemen masyarakat, termasuk Pengamat Forum Telaah Kinerja dan Kebijakan Daerah (F-TEKKAD), Sujarwo atau yang akrab disapa Mang Ewo.

“Ya, belum dibahas. Nanti kan ada rapat kerja, kalau ada surat. Untuk audiensinya sudah diagendakan oleh Komisi IV,” ujar Nuzul.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan DPRD membentuk Pansus untuk mendalami persoalan Cipaniis, Nuzul menjelaskan bahwa pembentukannya harus melalui mekanisme internal DPRD, yakni diawali dengan usulan dari fraksi.

“Ya, kalau Pansus kan prosesnya harus dari fraksi, usulan dari fraksi,” jelasnya.

Nuzul juga mengakui belum mempelajari secara mendalam persoalan pemanfaatan Mata Air Cipaniis yang kini menjadi perhatian publik.

Meski demikian, ia memastikan persoalan tersebut telah didisposisikan kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan untuk ditindaklanjuti.

“Saya belum mempelajari persoalan Cipaniis itu. Sudah saya disposisikan ke Komisi IV. Nanti saya lihat, hari Senin kalau tidak salah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pengamat F-TEKAD, Sujarwo, mendesak DPRD Kabupaten Kuningan segera membentuk Pansus untuk menelusuri persoalan pemanfaatan Mata Air Cipaniis, termasuk legalitas perizinan, volume pengambilan air, kewajiban konservasi, hingga penerimaan dan penggunaan dana kompensasi.

Menurut Sujarwo, persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Kuningan serta Pemerintah Kota Cirebon tersebut tidak cukup hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Ini bukan persoalan kecil. Sudah berlangsung sangat lama, melibatkan dua daerah, menyangkut uang yang tidak sedikit, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. DPRD jangan hanya menjadi penonton,” tegas Sujarwo.

Ia meminta seluruh penerimaan dana kompensasi sejak awal kerja sama ditelusuri secara transparan, termasuk dasar penghitungannya, pencatatan dalam APBD, serta pertanggungjawaban penggunaannya.

“Jangan hanya melihat berapa kompensasi yang diterima sekarang. Telusuri sejak awal, berapa total uang yang sudah masuk, bagaimana dasar penghitungannya, ke mana penggunaannya, dan apakah seluruh kewajiban kepada negara sudah dipenuhi,” ujarnya.

Sujarwo turut menyinggung polemik tunjangan anggota DPRD Kuningan yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurutnya, pembentukan Pansus Cipaniis dapat menjadi momentum bagi DPRD untuk membuktikan keseriusannya menjalankan fungsi pengawasan.

“Jangan sampai ketika berbicara tunjangan dan fasilitas, begitu cepat dan serius memperjuangkannya. Tetapi ketika menyangkut kekayaan alam dan uang daerah, justru lambat bergerak,” sindirnya.

Ia menegaskan, Pansus bukan untuk mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum, melainkan menjalankan fungsi pengawasan legislatif terhadap tata kelola pemanfaatan sumber daya air dan keuangan daerah.

“Bentuk Pansus Cipaniis, buka semuanya, telusuri dari hulu sampai hilir. Rakyat membutuhkan wakil yang berani bekerja, bukan sekadar menikmati fasilitas jabatan,” pungkas Sujarwo.

Dengan tanggapan Ketua DPRD tersebut, kelanjutan wacana pembentukan Pansus Cipaniis kini bergantung pada dinamika pembahasan di DPRD, termasuk ada atau tidaknya usulan resmi dari fraksi-fraksi.

Sementara itu, agenda audiensi melalui Komisi IV menjadi salah satu tahapan awal untuk membahas persoalan pemanfaatan Mata Air Cipaniis yang terus mendapat perhatian masyarakat.