VOXPOPULI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kuningan mengambil tindakan tegas terhadap bangunan wahana playground anak yang diduga mengalami penambahan luasan di luar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) melakukan penyegelan sementara terhadap dua titik bangunan di lokasi tersebut, Rabu (11/11/2026).
Penyegelan dilakukan setelah tim gabungan menemukan indikasi ketidaksesuaian antara kondisi bangunan di lapangan dengan dokumen PBG serta site plan yang telah disetujui.
Tim gabungan tersebut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) melalui Bidang Cipta Karya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kecamatan Cigugur.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, Burhanuddin, S.T., M.Si., menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya penambahan luasan bangunan yang belum tercakup dalam persetujuan perizinan sebelumnya.
Pemerintah daerah memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pihak pengelola untuk berkoordinasi dengan Dinas PUTR dan mengurus PBG terhadap bangunan yang belum memiliki persetujuan.
“Kami memberikan batas waktu tiga hari. Ketika dalam waktu tersebut pihak pengusaha bisa berkoordinasi dengan Dinas PU untuk mengurus bangunan yang belum dimohonkan izinnya, tentu akan kami bantu proses perizinannya,” jelas Burhanuddin.
Ia menegaskan, apabila hingga batas waktu yang diberikan tidak ada tindak lanjut, pemerintah daerah dapat mengambil langkah lebih lanjut berupa penyegelan terhadap seluruh bangunan yang berdiri di lokasi tersebut.
Persoalan ini menjadi perhatian karena terdapat perbedaan cukup signifikan antara luas lahan dalam pengajuan awal perizinan dengan luasan yang disampaikan pihak pengelola.
Berdasarkan informasi awal yang diterima Dinas PUTR dari perwakilan pengelola, luas lahan yang tercantum dalam pengajuan awal perizinan mencapai 2,4 hektare. Sementara itu, total luasan yang disampaikan pihak pengelola diperkirakan sekitar 4 hektare.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 1,6 hektare yang masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian tata ruang dan status perizinannya.
Burhanuddin menegaskan bahwa angka tersebut masih merupakan informasi awal dan belum menjadi hasil pengukuran final. Dari pemantauan sementara, terdapat sekitar dua titik bangunan yang menjadi perhatian tim dan telah dilakukan penyegelan.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap mendukung masuknya investasi ke Kabupaten Kuningan. Namun, setiap kegiatan usaha harus berjalan sesuai ketentuan hukum dan memenuhi seluruh persyaratan perizinan.
Ia mengimbau para investor agar memastikan kelengkapan dokumen sebelum melakukan pembangunan, mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, kajian lalu lintas, hingga perizinan operasional lainnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Kuningan, Alex Dolfianza, menjelaskan bahwa penyegelan merupakan bentuk penghentian sementara aktivitas pada bagian bangunan yang belum memenuhi ketentuan PBG.
Selama proses penyelesaian perizinan belum dilakukan, aktivitas pembangunan maupun kegiatan lainnya pada bagian bangunan yang disegel tidak diperbolehkan.
Satpol PP juga akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui proses pembinaan. Pihak pengelola dijadwalkan menjalani pembinaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Di sisi lain, perwakilan pengelola wahana playground anak, Jimmy, menyampaikan apresiasi atas kunjungan serta teguran yang diberikan oleh tim pemerintah daerah.
Ia menyatakan pihak pengelola siap bekerja sama dan mengikuti seluruh arahan pemerintah, termasuk melakukan perbaikan serta memenuhi kewajiban perizinan yang diperlukan.
“Kami selaku perwakilan dari pengelola wahana ini mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan teguran yang diberikan. Hal ini akan menjadi bahan perbaikan bagi kami. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mengikuti seluruh aturan serta arahan yang ada, baik hal-hal yang harus kami perbaiki maupun kewajiban yang harus kami laksanakan,” ungkap Jimmy.
Penyegelan sementara tersebut menjadi pengingat bagi para pelaku usaha bahwa pembangunan di Kabupaten Kuningan harus memperhatikan ketentuan perizinan dan tata ruang.
Pemerintah daerah berharap pengawasan terhadap pembangunan dapat memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga iklim investasi agar tetap tumbuh tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
(UGI)
Tinggalkan Balasan