VOXPOPULI.CO.ID – Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 resmi dibuka di Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Kamis (29/10/2026). Kegiatan yang menghadirkan Financial Expo (FinExpo) 2026 tersebut menjadi momentum untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap pinjaman online (pinjol) ilegal.
Acara yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan itu dijadwalkan berlangsung hingga Minggu (1/11/2026).
Pembukaan kegiatan dihadiri Kepala OJK Jawa Barat Darwisman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, serta sejumlah pimpinan industri jasa keuangan.
Dalam kegiatan tersebut, penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu perhatian, terutama untuk mendorong masyarakat menggunakan layanan keuangan yang aman, legal, dan sesuai kebutuhan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya upaya melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online ilegal, investasi palsu, dan judi online.
Menurutnya, persoalan biaya pendidikan dan kebutuhan kesehatan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mencari pembiayaan secara cepat tanpa mempertimbangkan risiko.
“Layanan keuangan harus memberdayakan ekonomi. Agar masyarakat tidak terjerat investasi palsu maupun ‘copet digital’, pemenuhan hak-hak dasar seperti biaya sekolah dan jaminan pengobatan harus dipastikan aman terlebih dahulu,” ujar KDM.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut menyiapkan dukungan anggaran untuk program beasiswa bagi pelajar berprestasi serta perluasan perlindungan kesehatan.
Program beasiswa ditujukan untuk membantu pelajar Jawa Barat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk kampus unggulan seperti Institut Teknologi Bandung (ITB).
Sementara itu, program perlindungan kesehatan ditargetkan menjangkau 5,4 juta warga. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko beban keuangan keluarga ketika menghadapi kebutuhan pengobatan.
Selain persoalan pinjol ilegal dan judi online, masyarakat juga diingatkan untuk mewaspadai berbagai modus kejahatan siber.
Dedi Mulyadi menyoroti penyebaran berkas APK berbahaya dan tautan palsu yang dapat digunakan pelaku untuk menipu korban atau mencuri data pribadi.
Masyarakat diimbau tidak sembarangan mengunduh berkas dari sumber tidak dikenal, mengeklik tautan mencurigakan, maupun memberikan informasi pribadi dan data keuangan kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi.
Edukasi keuangan dinilai penting agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, biaya, dan legalitas layanan yang digunakan.
Dalam kesempatan tersebut, KDM turut menyoroti sektor pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi Jawa Barat yang berperan menjaga ketahanan dan kemandirian pangan.
Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menekankan bahwa penguatan literasi keuangan perlu menjangkau masyarakat hingga pelosok pedesaan.
Menurutnya, pemahaman mengenai layanan keuangan yang aman dapat membantu masyarakat mengenali risiko pinjol ilegal sekaligus membuka peluang pengembangan usaha produktif.
“Kami di pemerintah daerah terus mendorong perluasan literasi ini agar masyarakat desa tidak terjebak pinjol ilegal. Melalui inklusi keuangan yang cerdas, mari kita dorong pertumbuhan UMKM dan wujudkan masyarakat yang mandiri,” pungkas Amih Tuti.
Ia berharap perluasan akses layanan keuangan formal dapat mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Penguatan literasi keuangan di pedesaan juga penting agar warga mampu membedakan layanan keuangan legal dan ilegal sebelum memutuskan menggunakan suatu produk pembiayaan.
Puncak BIK 2026 melalui FinExpo 2026 menjadi salah satu momentum untuk mempertemukan masyarakat dengan industri jasa keuangan serta memperkenalkan layanan dan produk keuangan formal.
Melalui kegiatan tersebut, edukasi keuangan diharapkan tidak berhenti pada perluasan akses, tetapi juga mendorong masyarakat mengambil keputusan finansial secara bijak.
Bagi Kabupaten Kuningan, penguatan literasi keuangan hingga tingkat desa diharapkan dapat membantu melindungi warga dari praktik pembiayaan ilegal sekaligus membuka kesempatan bagi UMKM untuk berkembang.
Kolaborasi pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem keuangan yang aman, inklusif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
(UGI)
Tinggalkan Balasan