VOXPOPULI.CO.ID – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, mendorong perluasan akses pembiayaan resmi bagi masyarakat kecil sekaligus meminta penertiban praktik pinjaman informal atau yang dikenal dengan istilah bank emok.

Persoalan tersebut disampaikan Tuti saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Jawa Barat Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) mengenai fenomena pinjaman pribadi di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut dihadiri unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat, Bank Indonesia (BI), serta aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan.

Dalam forum tersebut, Tuti mengungkapkan bahwa masyarakat pelaku usaha supermikro, seperti pedagang kecil di pasar dan pekerja sektor transportasi, masih menghadapi kesulitan memperoleh akses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal.

Kondisi itu membuat sebagian masyarakat memilih pinjaman informal atau bank emok karena proses pencairannya relatif cepat, meskipun berisiko menimbulkan beban bunga tinggi dan persoalan keuangan di kemudian hari.

Tuti menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kuningan sebelumnya telah menggelar rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama pihak perbankan, OJK, dan Bank Indonesia Perwakilan Cirebon untuk memetakan persoalan akses pembiayaan masyarakat.

“Kami memohon arahan dari Satgas PASTI kepada perbankan agar pelaku usaha kecil dan mikro ini dapat difasilitasi akses pembiayaan resmi dengan proses yang lebih mudah. Pemkab Kuningan siap bersinergi dan mendukung penuh langkah penertiban terhadap praktik bank emok yang merugikan masyarakat,” ujar Tuti.

Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat kecil agar tidak terus bergantung pada pinjaman informal yang berpotensi memberatkan kondisi ekonomi keluarga.

Selain itu, Tuti juga menyoroti perlunya perlindungan masyarakat dalam praktik perikatan utang informal. Ia menilai tata cara pemberian pinjaman yang terkadang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pasangan dalam ikatan pernikahan perlu menjadi perhatian bersama.

Tidak hanya persoalan pinjaman, Wabup Tuti turut mengajak Satgas PASTI dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat pencegahan serta edukasi terhadap tawaran pekerjaan ilegal ke luar negeri.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menjerumuskan masyarakat ke dalam berbagai aktivitas ilegal, termasuk perjudian dalam jaringan atau judi online.

Dalam kesempatan yang sama, Tuti juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Asisten Daerah dapat membantu mempercepat penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bagi investor di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat realisasi investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta membantu menekan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa penanganan praktik bank emok dan pinjaman online ilegal menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.

Ia menyebut persoalan tersebut berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan upaya mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah Indeks Gini Jawa Barat sebesar 0,41.

Herman juga memaparkan sejumlah indikator makroekonomi Jawa Barat, yakni laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,89 persen, tingkat kemiskinan 6,54 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 76,62.

Menurut Herman, masyarakat berpenghasilan rendah masih rentan terjerat pinjaman informal dengan beban bunga tinggi.

Ia membandingkan pinjaman ilegal yang bunganya dapat mencapai minimal 25 persen per bulan dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dari perbankan yang menawarkan bunga sebesar 3 persen per tahun.

Perbedaan tersebut, menurutnya, memperlihatkan pentingnya memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan formal yang lebih aman dan terjangkau.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Satgas PASTI menyiapkan tiga langkah aksi yang akan diuji coba di sejumlah daerah.

Pertama, memperkuat edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Kedua, menyederhanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan kredit mikro di perbankan agar lebih mudah diakses pelaku usaha kecil. Ketiga, memperkuat pengawasan terpadu dengan melibatkan aparatur kewilayahan hingga tingkat desa.

Rapat koordinasi dan FGD tersebut juga menghadirkan pemaparan dari Bidang Hukum dan Penyidikan OJK, Rizal Ramadhani, yang membahas fenomena pinjaman pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Turut hadir Kepala OJK Jawa Barat sekaligus Ketua Satgas PASTI Daerah Jawa Barat, Darwisman, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muhamad Nur Hermawan.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Kuningan berharap masyarakat, khususnya pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, semakin mudah mendapatkan akses permodalan yang aman dan terjangkau.

Upaya ini sekaligus diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal serta melindungi keluarga dari risiko praktik aktivitas keuangan ilegal.

(UGI)