
VOXPOPULI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai memperkuat langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, S.Sos., M.Si., Selasa (17/11/2026).
Rapat strategis tersebut dihadiri seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil PAD, termasuk Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam arahannya, U. Kusmana menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah untuk memperluas ruang fiskal pembangunan. Karena itu, seluruh SKPD penghasil pendapatan diminta bekerja lebih maksimal dengan menghadirkan terobosan dan inovasi dalam menggali potensi daerah.
Ia mengingatkan agar perangkat daerah tidak hanya terpaku pada pola pemungutan yang selama ini berjalan, tetapi berani mencari sumber-sumber pendapatan baru yang belum tergarap secara optimal.

“Peningkatan PAD adalah kunci utama untuk memperluas ruang fiskal pembangunan daerah kita. Seluruh SKPD pemangku PAD harus bekerja ekstra, terukur, dan tidak hanya terpaku pada pola lama, melainkan mampu menciptakan inovasi dalam menggali potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat,” tegas U. Kusmana.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah harus dilakukan melalui kerja sama lintas perangkat daerah. Setiap instansi memiliki tanggung jawab dan peran strategis dalam meningkatkan penerimaan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.
Dalam rapat tersebut, Bappenda bersama SKPD pemangku PAD didorong memperketat pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Langkah tersebut mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah sistem pembayaran dan meningkatkan efektivitas penerimaan.
Sementara itu, BPKAD diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, termasuk aset-aset potensial yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Aset pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi inventaris, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan mendukung peningkatan kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun Bappeda diminta menyelaraskan perencanaan target pendapatan dengan program pembangunan prioritas daerah agar target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi pengawasan, Inspektorat memiliki peran penting dalam mengawal tata kelola administrasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan. Hal ini diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi, transparan, serta akuntabel.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Kuningan berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam mempercepat realisasi target PAD tahun berjalan.
Peningkatan pendapatan daerah diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan serta menjalankan berbagai program pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah optimalisasi PAD ini sekaligus menjadi upaya Pemkab Kuningan untuk membangun kemandirian fiskal melalui pengelolaan potensi daerah yang lebih inovatif, efektif, dan bertanggung jawab tanpa menambah beban masyarakat.
(UGI)









Tinggalkan Balasan