VOXPOPULI.CO.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan menjelaskan strategi menghadapi tekanan fiskal dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Sorotan PKB mencakup penurunan target pendapatan daerah, PAD, belanja modal, hingga langkah antisipasi apabila persoalan gagal bayar kembali muncul pada 2027.

Pandangan Umum Fraksi PKB tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan, Kamis (1/10/2026). Pandangan tersebut dibacakan Hj. Neneng Herawati, Ketua Komisi IV sekaligus anggota Fraksi PKB DPRD Kuningan.

Salah satu perhatian utama Fraksi PKB adalah target pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 yang mengalami penurunan dibandingkan sejumlah tahun sebelumnya.

Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,678 triliun.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target APBD induk 2026 sebesar Rp2,796 triliun, target 2025 sebesar Rp2,77 triliun, serta target 2024 sebesar Rp2,89 triliun.

PKB berharap target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan benar-benar telah melalui perhitungan yang matang dan realistis.

“Kami sungguh berharap agar penetapan target tersebut telah melalui perhitungan yang jauh lebih matang lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya, serta lebih antisipatif dan relatif lebih realistis,” demikian pandangan Fraksi PKB yang dibacakan Hj. Neneng Herawati.

Penurunan juga terjadi pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam RAPBD 2027, PAD ditargetkan sebesar Rp459,879 miliar. Angka tersebut turun dibandingkan target PAD 2026 yang mencapai Rp475,04 miliar.

Fraksi PKB meminta Pemerintah Daerah menjelaskan strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan sekaligus mengamankan pencapaian target PAD tersebut.

Berdasarkan pandangan umum PKB, struktur PAD 2027 terdiri atas:

  • Pajak daerah: Rp234,35 miliar
  • Retribusi daerah: Rp197,53 miliar
  • Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp8,69 miliar
  • Lain-lain PAD yang sah: Rp15,28 miliar

PKB juga meminta penjelasan lebih detail mengenai komponen retribusi yang mengalami kenaikan target signifikan, termasuk pos yang diperkirakan stagnan atau justru mengalami penurunan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian khusus Fraksi PKB adalah kemungkinan munculnya kembali persoalan gagal bayar pada 2027.

Di tengah kondisi pendapatan daerah yang mengalami penurunan, PKB meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan memaparkan langkah antisipasi untuk menjaga kemampuan fiskal daerah.

Pertanyaan tersebut diarahkan pada strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan keuangan sekaligus memastikan kewajiban daerah dapat dipenuhi.

PKB meminta persoalan tersebut menjadi perhatian sejak tahap penyusunan anggaran agar pelaksanaan APBD 2027 tidak menghadapi persoalan pembiayaan di kemudian hari.

Selain pendapatan, Fraksi PKB menyoroti arah kebijakan belanja daerah.

Belanja operasi pada 2027 ditargetkan sekitar Rp2,10 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target 2026 sebesar Rp2,76 triliun, target 2025 Rp2,13 triliun dan target 2024 sekitar Rp2,170 triliun.

Namun, perhatian khusus diberikan kepada belanja modal.

Dalam RAPBD 2027, belanja modal direncanakan sebesar Rp118,648 miliar.

Angka tersebut turun dibandingkan rencana 2026 sebesar Rp146,05 miliar dan 2025 sebesar Rp189,33 miliar.

PKB menyayangkan penurunan tersebut karena belanja modal berkaitan dengan pembiayaan aset dan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

“Secara umum tentunya kami menyayangkan, karena hal ini mencerminkan semakin kecilnya porsi anggaran yang langsung dinikmati oleh publik,” tegas Fraksi PKB.

Dalam pandangannya, PKB juga meminta Pemerintah Daerah menjelaskan secara rinci total alokasi anggaran pendidikan pada 2027.

Fraksi tersebut secara khusus meminta kejelasan mengenai porsi anggaran yang diarahkan untuk pendidikan keagamaan.

Sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat juga diminta memperoleh perhatian nyata dalam RAPBD 2027.

Menurut PKB, dukungan terhadap kedua sektor tersebut perlu menjadi bagian dari implementasi visi “Kuningan Melesat”, terutama dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

PKB turut menyoroti sektor investasi dan ketenagakerjaan.

Pemerintah Kabupaten Kuningan diminta menjelaskan strategi menciptakan iklim investasi yang tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Fraksi PKB menilai investasi perlu dikaitkan dengan upaya mengurangi angka pengangguran serta memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.

Perhatian Fraksi PKB juga diarahkan kepada sektor pendidikan keagamaan.

Pondok pesantren, guru ngaji, imam musala, serta para kiai dan ajengan di desa-desa menjadi kelompok yang disebut dalam pandangan umum tersebut.

PKB meminta adanya alokasi anggaran yang jelas sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan keagamaan dan kegiatan ibadah masyarakat.

Di bidang kesehatan, PKB menekankan pentingnya pemerataan akses pelayanan bagi masyarakat yang berada di wilayah pinggiran Kabupaten Kuningan.

Fraksi tersebut meminta Pemerintah Daerah menyampaikan total anggaran kesehatan 2027 sekaligus sumber-sumber penganggarannya.

PKB menekankan agar masyarakat di luar pusat kota tetap memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang setara.

Pos belanja tak terduga juga tidak luput dari perhatian.

Dalam RAPBD 2027, belanja tak terduga dialokasikan sebesar Rp16 miliar.

Menurut PKB, anggaran tersebut perlu dikelola secara tepat karena dapat menjadi jaring pengaman ketika pemerintah daerah menghadapi kondisi tidak terduga, termasuk krisis maupun keadaan darurat.

Dalam bagian rekomendasinya, Fraksi PKB mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Perbaikan tata kelola pendapatan juga dinilai perlu dilakukan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.

PKB menyatakan akan mengawal pelaksanaan APBD 2027 agar kebijakan anggaran berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Secara umum terkait pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2027, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu meningkatkan lagi kinerja dan pelayanannya, antara lain dengan menciptakan kemudahan dalam membayar pajak dan retribusi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi,” demikian pernyataan Fraksi PKB.

Fraksi PKB menegaskan APBD 2027 tidak seharusnya hanya menjadi dokumen administratif.

Anggaran daerah diharapkan mampu memperkuat ketahanan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, memperluas pemerataan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menghadirkan pelayanan birokrasi yang semakin mudah dan responsif.

Dengan sejumlah catatan tersebut, PKB mendorong agar setiap kebijakan pendapatan dan belanja dalam APBD 2027 benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Kuningan. (Ugi)