
VOXPOPULI.CO.ID – Perdebatan mengenai rencana perubahan Paradigma Kritis Transformatif (PKT) di lingkungan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dinilai perlu dibahas lebih mendalam. Bukan sekadar mempertahankan atau mengganti paradigma, persoalan mendasarnya adalah bagaimana organisasi menjaga tradisi intelektual agar tetap relevan dalam membaca perubahan sosial.
Pandangan tersebut disampaikan Yudistira Ananda Setiadi, Demisioner Ketua Rayon Ushuluddin PMII Cabang Kabupaten Bandung, melalui tulisannya berjudul “Paradigma Kritis Transformatif: Kesetiaan Intelektual dan Persoalan Dogmatisme dalam PMII.”
Menurut Yudistira, warisan pemikiran dari generasi sebelumnya memang memiliki kedudukan penting dalam membentuk identitas organisasi. Namun, warisan tersebut tidak semestinya diterima sebagai sesuatu yang sudah selesai dipikirkan dan tidak boleh dievaluasi.
Ia menilai, setiap paradigma lahir dari kondisi historis, pengalaman sosial, serta persoalan tertentu. Karena itu, relevansinya perlu terus diuji ketika digunakan untuk membaca realitas masyarakat yang mengalami perubahan.
Dalam tulisannya, Yudistira menjelaskan bahwa Paradigma Kritis Transformatif memiliki keterkaitan intelektual dengan tradisi Teori Kritis Mazhab Frankfurt. Sejumlah pemikir seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, hingga Jürgen Habermas memberikan pengaruh penting terhadap perkembangan tradisi tersebut.

Teori Kritis, menurutnya, lahir dari kegelisahan terhadap masyarakat modern yang memperlihatkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan pembebasan manusia. Rasionalitas yang semula diharapkan mampu membebaskan justru dapat berubah menjadi instrumen dominasi.
Kritik terhadap kapitalisme, industri budaya, birokrasi, dan berbagai bentuk penguasaan menjadi bagian penting dalam tradisi pemikiran tersebut. Orientasi utamanya adalah mengungkap struktur ketidakadilan serta membuka kemungkinan pembebasan manusia.
Namun, Yudistira mempertanyakan apakah kerangka pemikiran tersebut masih cukup memadai untuk menjelaskan seluruh persoalan masyarakat Indonesia saat ini.
Ia berpandangan, pengalaman historis Indonesia yang dibentuk oleh kolonialisme membutuhkan perangkat analisis yang lebih luas. Sebab, kemerdekaan politik tidak serta-merta menghilangkan seluruh struktur ekonomi dan relasi sosial yang terbentuk selama masa kolonial.
Persoalan ketimpangan penguasaan tanah, konsentrasi modal, ketergantungan ekonomi, hingga hubungan dengan pasar global dinilai masih menjadi bagian dari persoalan pembangunan Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Yudistira melihat pemikiran pascakolonial dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan perspektif intelektual PMII.
Ia mencontohkan pemikiran Frantz Fanon yang membahas pengaruh kolonialisme terhadap kesadaran manusia, serta Aníbal Quijano melalui konsep kolonialitas kekuasaan yang menjelaskan keberlanjutan relasi kuasa kolonial meskipun kolonialisme formal telah berakhir.
Menurutnya, tradisi Frankfurt tetap dapat digunakan, tetapi perlu dipertemukan dengan pengalaman historis dan tradisi pemikiran lain yang lebih dekat dengan persoalan masyarakat pascakolonial.
Selain persoalan relevansi teori, Yudistira juga menyoroti cara tradisi Teori Kritis tertentu memandang masyarakat. Ia menilai, dalam pembacaan tertentu terhadap kritik industri budaya Adorno dan Horkheimer, masyarakat berisiko digambarkan sebagai massa pasif yang mudah diarahkan oleh mekanisme kapitalisme.
Pandangan tersebut, menurutnya, perlu diperiksa kembali seiring perkembangan masyarakat yang kini memiliki akses lebih luas terhadap informasi dan pengetahuan.
Buruh, petani, maupun masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri memiliki pengalaman langsung dalam memahami persoalan sosial yang memengaruhi kehidupan mereka. Pengalaman tersebut juga dapat melahirkan pengetahuan dan kritik terhadap kondisi yang dihadapi.
Meski akses informasi tidak otomatis menjadikan masyarakat memiliki kesadaran kritis secara utuh, Yudistira menilai masyarakat tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai objek pendidikan yang menunggu pencerahan dari kelompok intelektual.
Ia menekankan pentingnya hubungan dialogis antara intelektual dan masyarakat. Intelektual tetap memiliki peran dalam menyusun konsep, mengembangkan analisis, serta menghubungkan berbagai persoalan sosial. Namun, proses tersebut harus terbuka terhadap pengalaman konkret masyarakat.
Tanpa dialog, kritik dikhawatirkan hanya menjadi aktivitas intelektual yang jauh dari realitas sosial yang hendak diubah.
Yudistira juga mengingatkan bahwa tradisi Teori Kritis sendiri tidak bersifat statis. Perkembangan pemikiran Jürgen Habermas melalui teori tindakan komunikatif, misalnya, menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan tradisi Frankfurt generasi pertama dengan memberikan perhatian lebih besar terhadap komunikasi antarsubjek dan proses diskursus.
Dalam perdebatan mengenai perubahan paradigma, Yudistira menganggap penting untuk membedakan antara paradigma, ideologi, nilai, strategi, dan metodologi gerakan.
Paradigma berfungsi sebagai kerangka untuk memahami realitas. Ideologi memberikan orientasi perjuangan, sedangkan nilai menjadi prinsip yang mengarahkan sikap dan tindakan kader. Adapun strategi berkaitan dengan cara mewujudkan tujuan organisasi, sementara metodologi menjadi perangkat untuk memperoleh pengetahuan dan menganalisis persoalan.
Pembedaan tersebut dinilai penting agar perubahan paradigma tidak serta-merta dipahami sebagai upaya meninggalkan identitas PMII.
Menurutnya, nilai dan cita-cita perjuangan organisasi dapat terus dipertahankan, sementara kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami realitas tetap terbuka terhadap pembaruan.
Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa gagasan mengganti paradigma harus melalui pengujian intelektual yang serius.
Sejumlah pertanyaan perlu dijawab, mulai dari persoalan apa yang belum mampu dijelaskan PKT, apakah terdapat kelemahan epistemologis dalam konstruksinya, hingga apakah keterbatasan tersebut justru muncul dari cara organisasi menerjemahkan paradigma ke dalam kaderisasi dan gerakan.
Jika paradigma baru ditawarkan, PMII juga perlu menjelaskan tradisi pemikiran yang menjadi landasannya serta kemampuannya dalam membaca persoalan masyarakat.
Yudistira menilai, perubahan paradigma membutuhkan argumentasi yang jelas mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, dipertahankan, serta kemungkinan baru yang hendak dibangun.
Pada akhirnya, ia berpandangan bahwa perdebatan mengenai masa depan PKT harus dikembalikan pada tradisi intelektual PMII. Paradigma tersebut memiliki sejarah dan kontribusi dalam membentuk cara organisasi membaca realitas, tetapi relevansinya tetap harus diuji melalui persoalan masyarakat hari ini.
Mempertahankan PKT, menurutnya, merupakan pilihan yang sah selama didasarkan pada argumentasi mengenai relevansinya. Begitu pula perubahan paradigma memiliki legitimasi intelektual apabila mampu menjelaskan keterbatasan kerangka sebelumnya dan menawarkan konstruksi pemikiran yang lebih memadai.
Ia mengingatkan, sebuah paradigma dapat kehilangan daya kritis ketika berhenti dipertanyakan. Karena itu, salah satu cara menjaga warisan Paradigma Kritis Transformatif justru dengan keberanian untuk mengkritik, mengevaluasi, dan mengujinya kembali.
“Sebuah paradigma akan kehilangan daya kritisnya ketika ia berhenti dipertanyakan,” menjadi salah satu penegasan utama dalam gagasan Yudistira mengenai masa depan tradisi intelektual PMII.
(UGI)









Tinggalkan Balasan