KUNINGAN, (VOX) – Program perumahan subsidi di Kuningan yang digadang sebagai solusi hunian layak justru memunculkan persoalan serius. Kasus terbaru menimpa seorang warga bernama Ibu Swanti Sinaga, pemilik rumah di Perumahan Pesona Anggrek Blok G10, Kelurahan Winduherang, Kecamatan Kuningan.
Rumah yang dibangun pengembang PT Griya Dwi Guna mengalami pergeseran tanah hingga 3 cm. Retakan itu membelah rumah menjadi dua bagian. Kerusakan terjadi lebih dari setahun. Meski telah berulang kali dilaporkan, pihak pengembang tidak kunjung menanggapi.
“Setiap malam saya berjaga dengan rasa takut. Istri dan anak saya terpaksa diungsikan ke Cileuleuy demi keselamatan,” ujar Martin Sitomorang, penghuni rumah subsidi tersebut.
Program perumahan subsidi pemerintah mendapat kucuran biaya melalui Kementerian PUPR. Fasilitas itu berupa bantuan uang muka Rp 4 juta, subsidi bunga KPR, serta tanggungan PPh. Sayangnya, dalam praktik, banyak rumah subsidi dibangun asal jadi.
Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR tentang standar spesifikasi teknis.Minimnya pengawasan dari Dinas PUPR Kuningan dan DPKPP, serta lemahnya peran asosiasi pengembang REI Cirebon-Kuningan, membuat rumah subsidi tidak layak huni terus bermunculan.
Ketua Pekat IB Kabupaten Kuningan, Donny Sigakole, mengkritik keras kondisi ini. Menurutnya, mayoritas pengembang membangun rumah tanpa memperhatikan kualitas.
“Yang penting rumah berdiri dan laku dijual. Banyak konsumen akhirnya membeli tanah kosong karena rumahnya langsung dirobohkan setelah dibeli. Ironisnya, pihak bank hanya menekan konsumen yang telat membayar, tapi tidak pernah menegur pengembang nakal,” ungkap Donny.
Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memproses pengembang nakal secara hukum. Selain itu, ia meminta Dinas PUPR dan DPKPP Kuningan melakukan pengawasan ketat, bukan hanya “tidur di kantor”.Kasus ini menjadi bukti lemahnya pengawasan proyek perumahan subsidi di Kuningan.
Padahal, tujuan awal program ini adalah menghadirkan hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Namun yang terjadi justru sebaliknya: masyarakat kecil dirugikan dan keselamatan mereka terancam.Jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah, asosiasi pengembang, dan perbankan, kepercayaan publik terhadap program perumahan subsidi Kuningan akan runtuh seiring dengan ambruknya rumah-rumah yang dibangun tanpa kualitas.***
Tinggalkan Balasan