
VOXPOPULI.CO.ID– Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai memperkuat manajemen talenta aparatur melalui pemutakhiran data kompetensi ASN. Langkah tersebut dilakukan agar pengembangan dan penempatan aparatur ke depan dapat lebih terukur, objektif, dan sesuai kebutuhan organisasi.
Sebanyak 30 ASN Kabupaten Kuningan mengikuti Profiling ASN melalui penilaian kompetensi berbasis digital yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kantor Regional III BKN Bandung, Selasa (6/10/2026).
Menariknya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda yang lebih besar. Pemkab Kuningan menyiapkan sekitar 3.000 ASN untuk mengikuti Profiling ASN melalui program Pro ASN pada 18-22 Oktober 2026 di SMKN 3 Kuningan.
Para peserta nantinya berasal dari jabatan pelaksana, fungsional, dan struktural.
Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Kuningan U. Kusmana, S.Sos., M.Si., mengapresiasi dukungan BKN dalam pelaksanaan profiling tersebut.

Menurut Dian, profiling menjadi langkah penting untuk membangun manajemen talenta ASN yang lebih terarah karena didukung data dan pemetaan kompetensi yang lebih aktual.
Profiling diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kompetensi aparatur secara lebih komprehensif.
Dengan data tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan arah pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan semata berdasarkan pertimbangan administratif.
Bupati Dian juga menyampaikan apresiasi kepada BKN atas dukungan dalam proses pemutakhiran kompetensi ASN di lingkungan Pemkab Kuningan.
Dalam pelaksanaan profiling pada 6 Oktober 2026, sebanyak 30 ASN mengikuti penilaian kompetensi.
Peserta terdiri dari:
- 18 pejabat JPT Pratama atau Eselon II.b;
- 9 pejabat Eselon III.a;
- 1 pejabat Eselon III.b;
- 2 pejabat fungsional Madya.
Sekda Kuningan U. Kusmana menjelaskan, profiling tersebut dilakukan setelah Pemkab Kuningan melakukan pemetaan terhadap hasil penilaian kompetensi ASN.
Dari pemetaan itu, terdapat sejumlah ASN yang hasil asesmennya perlu diperbarui.
Peserta berasal dari pejabat Eselon II dan III serta pejabat fungsional yang masa berlaku hasil asesmennya mendekati tiga tahun.
Selain itu, terdapat pula pejabat Eselon II yang sebelumnya belum mengikuti profiling atau asesmen pada jenjang tersebut.
“Kegiatan profiling tidak hanya menjadi proses penilaian, tetapi juga bagian dari pemutakhiran data kompetensi ASN untuk menyediakan profil ASN yang komprehensif dan terintegrasi,” ungkap U. Kusmana.
U. Kusmana mengatakan, pembaruan data kompetensi tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan penerapan Manajemen Talenta ASN melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) BKN di lingkungan Pemkab Kuningan.
Dengan data kompetensi yang lebih baru, pemerintah daerah diharapkan mempunyai basis informasi yang lebih lengkap dalam mengelola dan mengembangkan talenta aparatur.
“Dengan adanya data kompetensi yang diperbarui, Pemkab Kuningan diharapkan memiliki basis informasi yang lebih lengkap dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan talenta ASN sesuai kebutuhan organisasi,” katanya.
Menurutnya, manajemen talenta merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis kompetensi.
Pengembangan aparatur pun diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur, objektif, dan terintegrasi.
Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si., mengatakan kegiatan profiling tahun 2026 merupakan langkah konkret Pemkab Kuningan dalam menindaklanjuti kebijakan nasional terkait percepatan penerapan manajemen talenta ASN melalui SIMATA BKN.
Tidak hanya 30 ASN yang menjalani profiling di BKN Bandung, Pemkab Kuningan juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan profiling terhadap ribuan aparatur melalui program Pro ASN.
Sebanyak 3.000 ASN dijadwalkan mengikuti program tersebut pada 18-22 Oktober 2026 di SMKN 3 Kuningan.
Peserta mencakup ASN dari jabatan pelaksana, fungsional, dan struktural.
Menurut Beni, program tersebut memberikan keuntungan bagi daerah karena difasilitasi oleh Kantor Regional III BKN Bandung.
Peserta tidak dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang normalnya mencapai sekitar Rp590 ribu per orang.
“Pemkab Kuningan hanya menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk gedung dan laboratorium komputer,” jelas Beni.
Beni menyebut dukungan BKN memberikan manfaat besar bagi Pemkab Kuningan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Sebelumnya, Kuningan hanya mendapatkan kuota 570 peserta. Namun, kuota tersebut kemudian bertambah menjadi 3.000 peserta.
“Awalnya kuota Kuningan hanya 570 peserta, namun berkat dukungan Kepala Kanreg III BKN Bandung, Bapak Wahyu, S.Kom., M.AP., kuota bertambah menjadi 3.000 peserta. Ini tentu sangat membantu daerah,” ujarnya.
Beni menjelaskan, proses profiling berlangsung sekitar 2,5 jam.
Penilaian tersebut menjadi instrumen untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN secara lebih objektif serta terukur.
Dengan semakin banyak ASN yang memiliki profil kompetensi terbaru, Pemkab Kuningan diharapkan dapat menyusun strategi pengembangan aparatur secara lebih tepat.
Pemetaan kompetensi bukan sekadar untuk menghasilkan data ASN.
Lebih jauh, hasil profiling diharapkan menjadi dasar dalam menentukan pengembangan karier, peningkatan kapasitas, serta pengelolaan talenta sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.
Pemkab Kuningan berharap langkah tersebut dapat memperkuat kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pada akhirnya, peningkatan kompetensi ASN diharapkan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan basis data talenta yang semakin lengkap, pemerintah daerah memiliki modal yang lebih kuat untuk menempatkan dan mengembangkan aparatur sesuai kompetensi serta kebutuhan organisasi. (Ugi)









Tinggalkan Balasan