KUNINGAN, (VOX) – Aksi protes delapan organisasi di Kuningan yang tergabung sebagai ALAMKU ( Aliansi Masyarakat Kuningan) berlangsung panas sejak detik pertama. Lapangan depan BTNGC berubah jadi panggung terbuka ketika dua tokoh muda Ismah Winartono dari PA GMNI yang dikenal vokal soal isu lingkungan, dan Yusuf Dandi Asih dari Masyarakat Peduli Kuningan membuka aksi lewat orasi tajam. Mereka membawa keresahan warga hulu hingga hilir, menyuarakan kembali bahwa air Ciremai bukan sekadar sumber kehidupan, tapi juga sumber konflik yang makin menajam.
Setelah orasi, massa disuguhi penampilan debus dari para penggiat budaya Kuningan. Sementara atraksi itu menegaskan simbol perlawanan dan ketahanan, suhu massa semakin naik ketika aksi masuk ke fase konfrontatif ban dibakar, asap hitam membumbung, dan telur-telur dilempar ke arah kantor BTNGC beserta jajarannya sebagai bentuk kekecewaan mendalam.
Titik ledaknya jelas massa memaksa BTNGC membuka data penyalahgunaan mata air di kawasan Palutungan. Mereka menuding kawasan itu jadi “ladang komersial” yang dikelola tanpa izin jelas, sementara petani di lereng bawah mengalami penurunan debit air yang makin memukul ketahanan pangan mereka. Permintaan massa sederhana namun keras: buka data sekarang, tunjukkan siapa yang mengambil air, untuk apa, dan siapa yang mengantongi keuntungan.
Yusuf Dandi kembali menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar protes tahunan. Menurutnya, kasus penyalahgunaan air sudah menumpuk bertahun-tahun, dan minimnya ketegasan BTNGC justru memelihara masalah. Ia menyebut sedikitnya 15 titik ilegal di Palutungan, sementara data lain menunjukkan kemungkinan total mencapai 40 titik di berbagai kantong wilayah Ceremai. Kekecewaannya pada jawaban pihak BTNGC dan PT NGC pun tak ditutupi sebagian data disebut tidak jelas, bahkan baru keluar setelah tekanan massa.
Sementara itu, Kepala BTNGC Kuningan, Toni Anwar, S. Hut., bersikeras bahwa mereka sedang menata ulang seluruh proses perizinan air dan membantah keras adanya pungli atau korupsi di tubuh balai. Namun jawaban ini tak meredam gelombang protes. Massa menegaskan kembali ultimatum jika nanti ditemukan satu saja indikasi korupsi di BTNGC, kepala balai harus mundur.
Atmosfer aksi hari itu menjadi gambaran jelas bagaimana isu hulu Ciremai sudah berubah dari percakapan teknis menjadi kemarahan publik. Narasi yang mengikatnya sederhana warga merasa kehilangan air, kehilangan panen, dan kehilangan kepastian masa depan. Di sisi lain, pemerintah bicara regulasi dan penataan. Benturan perspektif ini membuat tuntutan pembubaran TNGC makin keras, makin tegas, dan makin sulit diabaikan.***
Tinggalkan Balasan