
VOXPOPULI.CO.ID – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mempertanyakan transparansi riwayat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang saat ini menjabat. Organisasi mahasiswa tersebut meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan dan para wakil rakyat memberikan penjelasan terbuka terkait informasi pendidikan dalam dokumen pencalonan Pemilu 2024.
Sorotan tersebut muncul setelah IMM melakukan penelusuran terhadap salinan dokumen KPU Pemilu 2024. Dalam penelusuran itu, informasi mengenai riwayat pendidikan calon anggota legislatif dinilai belum terlihat secara jelas.
Yoga Sunandar menegaskan, persoalan keterbukaan informasi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai rekam jejak para wakil rakyat yang mendapatkan mandat melalui proses demokrasi.
Ia menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu memberikan penjelasan mengenai kelengkapan dan keterbukaan data pencalonan. Sementara itu, anggota DPRD juga diharapkan tidak menutup diri ketika masyarakat mempertanyakan latar belakang dan rekam jejak mereka.
“Bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan apabila rekam jejak wakilnya saja masih menjadi tanda tanya? Mereka memperoleh mandat dari rakyat, maka sudah seharusnya berani mempertanggungjawabkan informasi mengenai dirinya kepada publik,” tegas Yoga.

Selain persoalan transparansi, IMM juga menyoroti kesenjangan sosial yang dirasakan masyarakat, khususnya terkait kesempatan memperoleh pekerjaan.
Yoga menilai terdapat ironi ketika masyarakat yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana (S1), bahkan magister (S2), masih harus berjuang mendapatkan pekerjaan. Tidak sedikit di antaranya yang akhirnya bekerja sebagai karyawan pabrik.
Di sisi lain, jabatan legislatif memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah kebijakan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat yang berpendidikan tinggi harus berjuang mencari pekerjaan, sedangkan mereka yang duduk di kursi kekuasaan tidak memiliki keberanian untuk menjelaskan rekam jejaknya. Kami tidak merendahkan lulusan SMA, tetapi mempertanyakan keterbukaan dan kapasitas pejabat yang diberi mandat oleh rakyat,” lanjutnya.
Atas persoalan tersebut, IMM mendesak KPU Kabupaten Kuningan memberikan penjelasan mengenai informasi pendidikan dalam dokumen pencalonan anggota DPRD pada Pemilu 2024.
IMM juga meminta DPRD Kabupaten Kuningan bersikap terbuka dan memberikan respons terhadap pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Bagi IMM, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat.
Jabatan publik, menurut mereka, bukan ruang untuk menghindari kritik maupun pertanyaan masyarakat. Sebaliknya, setiap pejabat yang memperoleh mandat rakyat harus siap mempertanggungjawabkan rekam jejak dan kinerjanya secara terbuka.
“Jangan hanya berani meminta kepercayaan rakyat ketika pemilu, tetapi bungkam ketika rakyat menuntut penjelasan,” menjadi pesan tegas yang disampaikan IMM dalam menyoroti persoalan tersebut.
Hingga berita ini disusun, bahan informasi yang diterima belum memuat tanggapan resmi dari KPU Kabupaten Kuningan maupun DPRD Kabupaten Kuningan terkait sorotan IMM tersebut.
Klarifikasi dari kedua lembaga diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai dokumen pencalonan dan ketentuan keterbukaan data riwayat pendidikan calon anggota legislatif.
(UGI)









Tinggalkan Balasan