KUNINGAN, (VOX) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Toto Suharto menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan daerah saat bertemu warga Desa Ciomas, Kecamatan Ciawigebang, Senin (24/11/2025). Dalam kegiatan reses akhir tahun itu, Toto mengakomodir sejumlah keluhan yang disampaikan masyarakat, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dasar hingga pembangunan jalan usaha tani.

Toto menjelaskan bahwa aspirasi warga menjadi prioritas yang akan ia bawa ke pembahasan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Infrastruktur masih menjadi keluhan utama, terutama akses jalan usaha tani yang dianggap krusial bagi produktivitas petani di Ciomas. Ia menekankan bahwa pembangunan jalan usaha tani tidak sekadar proyek fisik, tetapi menjadi cara efektif memutus mata rantai biaya operasional tinggi yang selama ini membebani petani.

Ia menggambarkan bagaimana biaya penggarapan hingga panen dapat ditekan secara signifikan ketika jalur distribusi dan mobilitas petani menjadi lebih mudah. Toto melihat bahwa penyediaan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas pangan daerah.

Di luar persoalan infrastruktur, Toto menilai kondisi psikologis petani belakangan ini jauh lebih baik. Ia melihat petani semakin bersemangat karena ada kemudahan dalam memperoleh pupuk, pestisida, dan berbagai perhatian lain dari pemerintah. Menurutnya, sinyal positif ini harus terus diperkuat dengan memastikan setiap kebutuhan petani dapat dipenuhi tepat waktu.

Ia juga menyoroti peran pemerintah pusat, khususnya perhatian Menteri Koordinator Ketahanan Pangan yang mendorong peningkatan pangan dari tiap daerah. Toto menyebut langkah tersebut selaras dengan tanggung jawab kader Partai Amanat Nasional dalam mengamankan kebijakan Ketua Umum PAN, termasuk menjaga konsistensi program ketahanan pangan di daerah pemilihan yang ia wakili, yakni Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar.

Toto menegaskan bahwa upaya memperkuat ketahanan pangan bukan sekadar persoalan distribusi bantuan atau program jangka pendek. Menurutnya, tantangan paling besar justru berada pada bagaimana daerah mampu memperkuat rantai produksi dan memastikan petani berada pada posisi yang stabil, baik secara ekonomi maupun daya dukung sumber daya alam. Ia memastikan seluruh aspirasi warga Ciomas akan ditindaklanjuti dalam pembahasan kebijakan di tingkat provinsi sebagai bagian dari komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan.***