KUNINGAN, (VOX) – Kepala BPBD Kuningan, Indra Bayu Permana, mengakui bahwa lembaganya masih jarang dilibatkan dalam proses perizinan maupun pembukaan lahan di sejumlah titik rawan bencana. Dalam percakapan yang diterima Vox, Indra menyebut banyak aktivitas pembangunan yang baru ia ketahui lewat media, bukan melalui mekanisme koordinasi formal yang seharusnya melibatkan BPBD sejak awal. Ia menegaskan bahwa setiap pembangunan, terutama di kawasan yang memiliki kontur miring dan struktur tanah rentan, seharusnya tidak dapat dilepaskan dari kajian mitigasi risiko.
Indra menjelaskan bahwa wilayah hulu menjadi salah satu contoh kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi, merujuk pada kejadian longsor sebelumnya yang bahkan mengundang perhatian provinsi. Ia menyebut bahwa potensi kerawanan di wilayah tersebut nyata, mulai dari stabilitas tanah, kemiringan lahan, hingga tekanan air tanah pada musim hujan. Namun kewenangan BPBD terbatas, karena lembaga ini hanya dapat memberikan rekomendasi ketika diminta oleh dinas teknis yang memproses izin.
Meski begitu, Indra menyebut mulai ada beberapa pihak yang secara proaktif meminta rekomendasi BPBD, khususnya terkait banjir dan kawasan hutan. Namun pola yang lebih luas belum berubah koordinasi masih sporadis. Ia menilai kondisi ini berbahaya, khususnya ketika aktivitas pembukaan lahan dilakukan tanpa perhitungan risiko sementara cuaca ekstrem semakin tidak menentu.
Indra menyampaikan harapan agar proses pembangunan di Kuningan lebih komprehensif bukan hanya didorong kepentingan ekonomi, tetapi juga keselamatan masyarakat. Menurutnya, bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir bisa diminimalkan jika semua pemangku kepentingan duduk bersama sejak tahap perencanaan. Dengan prediksi puncak hujan yang akan tiba pada Januari dan Februari, ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.***
Tinggalkan Balasan