VOXPOPULI – Ketua Forum Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kuningan, H. Udin Kusnedi, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki manfaat yang jauh lebih luas dibanding sekadar kepentingan para mitra penyedia layanan. Hal itu disampaikannya usai audiensi bersama DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (29/6).

Dalam keterangannya kepada wartawan, H. Udin membantah anggapan bahwa audiensi tersebut merupakan respons atau tandingan atas adanya aksi penolakan terhadap Program MBG.

“Nggak ada, nggak ada. Kita nggak ada kaitan antara tandingan penolakan MBG atau apa. Cuman kita ingin memberikan pemahaman kepada DPRD juga bahwa MBG ini manfaatnya luar biasa,” ujar H. Udin Kusnedi.

Menurutnya, program MBG memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Ia mencontohkan, apabila seluruh 173 dapur MBG yang direncanakan di Kabupaten Kuningan beroperasi, maka kebutuhan bahan pangan akan sangat besar dan membuka peluang bagi masyarakat sebagai pemasok.

“Dari 173 dapur yang sudah ada di Kabupaten Kuningan, kita kalikan saja 350 kilogram kebutuhan, itu sekitar 60.550 kilogram kebutuhan yang harus disediakan untuk menyuplai ke dapur-dapur yang ada hanya di Kabupaten Kuningan,” katanya.

Ia mengatakan, melalui audiensi tersebut pihaknya mengajak DPRD Kabupaten Kuningan untuk bersama-sama mendukung keberlangsungan program yang dinilai mampu memberikan dampak ekonomi, sosial hingga membuka lapangan pekerjaan.

“Mari kita sama-sama melakukan kegiatan ini untuk kepentingan siapa? Bukan hanya kami para mitra, tapi masyarakat juga bisa berproduksi,” ucapnya.

H. Udin juga menegaskan bahwa Forum Mitra MBG bergerak atas dasar kepedulian terhadap keberlanjutan program, bukan karena adanya instruksi tertentu dari pemerintah pusat.

“Kita hanya sebatas rasa tanggung jawab kita. Kita ini sebagai mitra ada rasa tanggung jawab, ada kepedulian bahwa bagaimana keberlangsungan MBG ini ke depan bisa berjalan,” jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, Forum Mitra MBG juga meminta DPRD Kabupaten Kuningan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Menurutnya, Program MBG merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibiayai melalui APBN sehingga seluruh kebijakan berada di pemerintah pusat.

“MBG ini bukan program daerah, tidak menggunakan APBD, tapi ini adalah PSN menggunakan APBN. Semua keputusan adanya di pusat. Kita meminta kepada DPRD agar disampaikan bahwa manfaat MBG ini sangat besar untuk ekonomi, pengangguran, sosial, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai kritik terhadap pelaksanaan MBG, termasuk isu supplier besar dan keterlibatan UMKM, H. Udin menyebut program tersebut saat ini sedang memasuki tahap evaluasi dan penyempurnaan.

Ia mengaku memperoleh informasi dari Wakil Korwil SPPI bahwa penghentian sementara pelaksanaan MBG dilakukan sebagai bagian dari evaluasi agar pelaksanaan berikutnya menjadi lebih baik.

“MBG sendiri sedang melakukan evaluasi sehingga dalam pelaksanaan program MBG ke depan akan lebih baik dan lebih sempurna,” katanya.

H. Udin juga membantah anggapan bahwa keuntungan program hanya dinikmati perusahaan atau supplier besar. Menurutnya, seluruh mitra tetap membeli bahan baku dari masyarakat maupun pelaku UMKM di daerah.

“Saya jamin, saya pastikan bahwa mitra ini membeli semua bahan baku dari UMKM. Tidak ada yang dibawa dari rumahnya atau dari pabriknya. Semua beli dari masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat dapat melihat Program MBG secara lebih menyeluruh karena manfaatnya tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga mampu menghidupkan rantai ekonomi lokal melalui kebutuhan bahan pangan yang terus meningkat.***