KUNINGAN,(VOX) – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kuningan yang berlangsung di Ruang Rapat Sang Adipati, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, Senin (21/4/2026).

Rakor tersebut turut dihadiri oleh para kepala perangkat daerah terkait, camat lokus stunting, Kepala Puskesmas, Tim Penggerak PKK, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.

Dalam arahannya, Wabup Tuti menegaskan bahwa isu stunting masih menjadi perhatian penting yang perlu ditangani secara serius dan konsisten. Perkembangan data terbaru, menurutnya, menunjukkan masih adanya tantangan di lapangan yang perlu direspons melalui langkah yang lebih terarah, terpadu, serta berbasis kolaborasi lintas sektor.

“Penanganan stunting harus menjadi fokus bersama, tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, hingga masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial ekonomi, pola asuh keluarga, hingga kualitas lingkungan, termasuk sanitasi dan akses air bersih. Oleh karena itu, pendekatan penanganan harus dilakukan secara menyeluruh melalui intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi.

Upaya percepatan penurunan stunting difokuskan pada kelompok sasaran prioritas, mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Berbagai intervensi terus diperkuat, seperti pemenuhan gizi seimbang, pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan kesehatan rutin, serta edukasi pola hidup bersih dan sehat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan lima kecamatan sebagai lokus prioritas penanganan stunting tahun 2026, yakni Cigandamekar, Garawangi, Selajambe, Cigugur, dan Cidahu. Penetapan ini diharapkan mampu mengoptimalkan intervensi yang lebih fokus, tepat sasaran, dan berdampak nyata di lapangan.

Wabup Tuti juga menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mengawal upaya percepatan penurunan stunting, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

“Penanganan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama untuk menyiapkan generasi Kuningan yang sehat dan berkualitas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dr. Edi Martono, memaparkan sejumlah temuan di lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap balita, ditemukan adanya indikasi masalah kesehatan seperti anemia, kondisi berat badan yang belum optimal, serta penyakit penyerta di antaranya tuberkulosis (TB), infeksi saluran pernapasan, hingga kelainan kongenital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan stunting tidak semata berkaitan dengan asupan gizi, namun juga dipengaruhi faktor kesehatan lainnya yang memerlukan penanganan komprehensif. Di lapangan, upaya penanganan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan dukungan anggaran untuk pemeriksaan lanjutan seperti skrining anemia dan pemeriksaan kecacingan yang belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, cakupan intervensi masih terus ditingkatkan secara bertahap seiring dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting, khususnya dalam mendorong orang tua agar lebih aktif memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan bagi anak.

Berbagai intervensi yang telah berjalan pun terus diperkuat, baik intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan (PMT), ASI eksklusif, dan pemantauan tumbuh kembang, maupun intervensi sensitif seperti peningkatan kualitas sanitasi, akses air bersih, serta penguatan program keluarga berencana dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Untuk itu, Dinas Kesehatan mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), agar intervensi di tingkat keluarga dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Rakor TPPS ini juga menjadi forum evaluasi sekaligus penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan, sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan selaras dan saling mendukung. Dengan koordinasi yang semakin intensif, diharapkan setiap intervensi yang dilakukan mampu memberikan hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.***