KUNINGAN,(VOX) – Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dalam pelaksanaan uji kompetensi teknis pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan monitoring pelaksanaan uji kompetensi teknis melalui tahapan penulisan makalah dan wawancara, yang berlangsung di SMPN 1 Kuningan, Selasa (21/04/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh 67 peserta yang merupakan pejabat eselon III. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa saat ini terdapat empat jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong, yaitu Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Selain itu, dalam waktu dekat diperkirakan akan terjadi penambahan kekosongan jabatan akibat pejabat yang memasuki masa pensiun. Hal ini membuat kebutuhan pengisian jabatan strategis terus berlanjut.
Bupati Dian bahkan memproyeksikan dalam beberapa tahun ke depan akan terdapat puluhan posisi eselon II yang harus diisi melalui mekanisme seleksi yang ketat dan profesional.
Ia menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun. Bahkan, dirinya mengaku belum mengetahui hasil penilaian peserta.
“Proses ini harus transparan, tidak ada pengkondisian. Saya sendiri belum mengetahui hasil penilaian, baik dari manajemen talenta maupun dari uji kompetensi teknis. Semua murni berdasarkan hasil yang objektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyebut peserta yang mengikuti tahapan saat ini merupakan hasil seleksi administratif yang ketat, sehingga telah melalui proses penyaringan awal.
Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya menghadirkan pejabat dengan kinerja tinggi (high performance), inovatif, serta mampu menghadirkan terobosan baru dalam birokrasi.
Menurutnya, tantangan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks, mulai dari penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga pembangunan infrastruktur.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang berani mengambil risiko, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar menjaga status quo,” ujarnya.
Melalui proses seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap dapat menghadirkan energi baru dalam birokrasi, guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***
Tinggalkan Balasan