Oleh: Yudi Setiadi/MPK
KUNINGAN, (VOX) – Alarm bencana kembali dibunyikan. Aktivis masyarakat peduli Kuningan, Yudi Setiadi, menyampaikan peringatan keras bahwa kondisi hulu Gunung Ciremai hari ini adalah kunci dari banjir, longsor, dan krisis air yang terus menghantui wilayah hilir Ciayumajakuning. Ini bukan isu emosional, bukan pula retorika aktivisme. Ini soal fisika air yang tidak bisa diajak kompromi.
Berdasarkan peta resmi Kementerian PUPR dan BBWS Cimanuk Cisanggarung, wilayah Kuningan, Majalengka, Cirebon, hingga Indramayu berada dalam satu sistem besar Daerah Aliran Sungai yang saling terhubung. DAS Cimanuk dan DAS Cisanggarung beserta sub DAS Cilutung, Ciwaringin, Kalibunder, hingga Bangkaderes seluruhnya berhulu di kawasan pegunungan Ciremai. Artinya sederhana. Apa pun yang terjadi di atas, pasti sampai ke bawah.
Kawasan hulu ini sebagian besar berada di Taman Nasional Gunung Ciremai dengan luas sekitar 14.841 hektare. Sekitar 59 persen berada di Kuningan dan 40 persen di Majalengka. Secara ekologis, ini adalah menara air alami Jawa Barat bagian timur. Secara politis, ini sering diperlakukan seolah hanya urusan satu daerah. Di sinilah logika mulai patah.
Bentang alam Ciremai didominasi lereng curam hingga sangat curam dengan puncak setinggi 3.078 meter di atas permukaan laut. Dalam kondisi ideal, hutan di kawasan ini berfungsi sebagai spons raksasa. Air hujan ditahan, diserap, lalu dilepas perlahan melalui mata air dan sungai. Namun ketika tutupan lahan terganggu, hukum alam bekerja tanpa basa basi. Hujan berhari hari akan menyebabkan kejenuhan tanah. Tanah berhenti menyerap. Air berubah menjadi aliran permukaan yang meluncur cepat membawa sedimen, pasir, dan lumpur.
Akumulasi aliran dari ratusan mata air di hulu akan menaikkan debit sungai secara serentak. Sungai tidak sempat bernapas. Pendangkalan dipercepat. Tanggul tertekan. Jaringan irigasi rusak. Dan wilayah hilir hanya bisa menunggu giliran tergenang. Banjir di Cirebon dan Indramayu bukan cerita kebetulan. Ia adalah bab lanjutan dari cerita yang dimulai jauh di atas.
Catatan kebencanaan dan kajian hidrologi menunjukkan satu pola konsisten. Banjir berulang di Pantura timur Jawa Barat lebih sering dipicu hujan ekstrem di wilayah hulu, bukan karena hujan lokal di hilir. Maka normalisasi sungai, betonisasi tanggul, dan proyek mahal di bawah akan selalu kalah cepat jika kerusakan di atas terus dibiarkan. Ini seperti mengepel lantai tanpa menutup kran bocor.
Kearifan lokal Sunda sudah lama mengingatkan dengan bahasa yang lebih jujur dari laporan teknokrat. Pupuh Nataan Gunung bertanya tentang Ciremai bukan sekadar lokasi geografis, melainkan penanda peradaban dan penyangga kehidupan. Ketika gunung rusak, geger, pasir, dan monggor kehilangan fungsi alaminya. Bencana bukan datang tiba tiba. Ia diundang perlahan.
“Jika hulu Gunung Ciremai rusak dan terus diguyur hujan berhari hari, maka meluapnya sungai dari hulu hingga hilir adalah keniscayaan,” tegas Yudi Setiadi. “Ini bukan opini. Ini hukum alam dan hukum hidrologi. Air selalu mengalir dari atas ke bawah, dan hilir akan selalu menanggung akibat dari apa yang terjadi di hulu.”
Karena itu mitigasi bencana tidak boleh lagi setengah hati dan sektoral. Pendekatan harus berbasis DAS secara utuh, lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas kepentingan. Pemulihan fungsi lindung hulu Ciremai harus menjadi prioritas. Aktivitas yang merusak daya dukung lingkungan wajib dihentikan. Masyarakat hulu harus ditempatkan sebagai penjaga ekosistem, bukan korban kebijakan yang ambigu.
Menyelamatkan hulu Gunung Ciremai bukan romantisme lingkungan. Ini pilihan rasional paling masuk akal jika pemerintah serius ingin menghentikan banjir dan krisis air yang berulang. Jika tidak, alarm bencana ini akan terus berbunyi. Dan seperti biasa, yang pertama tenggelam bukan wacana, tapi rumah warga di hilir.***
Tinggalkan Balasan