KUNINGAN, (VOX) – Di tengah polemik yang terus menghangat mengenai kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) Puspa Langlangbuana, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuningan, Dr. Elon Carlan, akhirnya memberikan penjelasan menyeluruh terkait penurunan jumlah pedagang puspa langlangbuana, persoalan fasilitas, hingga isu dana stimulan yang dipertanyakan. Pertama Elon menyampaikan simpati kepada para pedagang yang tidak lagi berdagang karena turunnya jumlah pengunjung dan kondisi sarana yang kurang memadai, namun ia menilai bahwa penyebab berkurangnya PKL tidak bisa disederhanakan hanya pada isu fasilitas.
Elon menjelaskan bahwa perubahan jumlah PKL merupakan konsekuensi dari proses penataan yang sedang dijalankan pemerintah daerah. “Memang tersisa delapan PKL, kami paham karena ini masalah perut, namun juga harus fair karena tidak hanya itu penyebabnya” ujar Elon. Tidak semua penyebabnya seperti yang disebutkan Chairul, Ketua Paguyuban Puspa Langlangbuana. Ada juga yang punya dua gerobak sehingga bisa berdagang di luar tanpa mengambil gerobak yang ada di Puspa,” ujar Elon. Ia menegaskan sebagian pedagang punya fleksibilitas berdagang di luar area, sehingga wajar jika jumlah PKL yang memilih bertahan mengalami penurunan.
Terkait dinamika adaptasi, Elon kembali menekankan bahwa mengubah pola dagang manual menjadi pola dagang modern membutuhkan waktu panjang. “Tidak mudah membuat pola dagang manual dengan pola dagang modern. Sangat dibutuhkan waktu,” katanya. Ia menegaskan bahwa proses transformasi tidak bisa terjadi secara instan dan seluruh pihak perlu memahami fase penyesuaian tersebut.
Sementara itu, mengenai keluhan para pedagang terkait fasilitas yang kumuh, sarana rusak, hingga atap bocor, Elon menyebut bahwa hal tersebut berada di luar kewenangan Diskopdagperin. “Itu bukan bagian kami. Kepentingannya ada di SKPD lain, bukan di kami,” tegasnya. Ia memastikan pemerintah daerah saat ini sedang melakukan pembahasan lintas SKPD sebagai langkah serius menangani persoalan di Puspa Langlangbuana. “Ada pembahasan lintas SKPD sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah. Tapi saya belum bisa menyampaikan apa yang sedang direncanakan,” ujarnya.
Persoalan dana stimulan yang selama ini dipertanyakan juga dijelaskan secara terbuka. Elon mengaku sempat mendapat pertanyaan langsung mengenai sisa dana yang tidak disalurkan. “Pertanyaan itu masuk pada saya: sisanya dikemanakan?” ucapnya. Ia menegaskan bahwa penyaluran stimulan dilakukan melalui verifikasi ketat dan tidak sembarangan. Proses verifikasi bahkan melibatkan Chairul sebagai Ketua Paguyuban. “Stimulan diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar berdagang. Yang keluar ya tidak diberikan,” terangnya. Ia memastikan dana yang tidak tersalurkan tetap aman. “Dana yang tidak diberikan itu kami tahan di BPR untuk nanti dikembalikan ke kas daerah,” tegasnya.
Pernyataan lengkap Elon menjadi upaya klarifikasi pemerintah daerah di tengah memanasnya situasi antara pedagang dan pengelola kawasan. Walau berbagai penjelasan telah disampaikan, para pedagang kini masih menantikan bukti nyata dari pembahasan lintas SKPD yang dijanjikan akan merumuskan masa depan kawasan Puspa Langlangbuana.***
Tinggalkan Balasan