KUNINGAN, (VOX) – Sebanyak 21 Kepala UPTD Puskesmas di Kabupaten Kuningan resmi dirotasi dan dialih-tugaskan ke wilayah kerja berbeda sebagai upaya penyegaran pelayanan kesehatan. Enam di antaranya menerima tugas tambahan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala UPTD Puskesmas yang sebelumnya belum terisi. Prosesi tersebut berlangsung pada Selasa (25/11/2025) di Aula Balai Desa Mekarsari, Kecamatan Maleber.
Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si memimpin langsung pengangkatan total 27 jabatan Kepala UPTD Puskesmas, didampingi Wakil Bupati Tuti Andriani, S.H., M.Kn, Sekretaris Daerah U. Kusmana, S.Sos., M.Si, Kepala BKPSDM Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si, serta Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Edi Martono, MARS. Rotasi ini disebut sebagai langkah strategis guna memperkuat mutu layanan kesehatan dasar di tingkat kecamatan.
Dalam sambutannya, Bupati Dian menekankan bahwa amanah sebagai Kepala UPTD Puskesmas merupakan titik awal perjalanan karier para pejabat fungsional di sektor kesehatan. Ia meminta seluruh pejabat baru untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang semakin manusiawi, profesional, dan merata. “Masyarakat itu menaruh harapan, bahwa ketika berobat datang ke puskes, pasti ingin diberikan pelayanan terbaik. Maka berikan pelayanan kesehatan yang paling prima, jangan membeda-bedakan pasien,” ujarnya.
Bupati Dian juga menyoroti pentingnya reformasi manajemen internal seiring status Puskesmas di Kuningan yang kini beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status tersebut, setiap Puskesmas memiliki ruang lebih besar untuk mengatur operasional, inovasi, dan strategi peningkatan mutu layanan. “Spirit BLUD ini lah yang membuat Puskesmas berhak memenej dirinya. Maka dari itu dorong dengan inovasi dan kreatifitas, karena semakin tingginya kepuasan pelayanan yang diberikan, tentu akan mendorong kesejahteraan petugas kesehatan,” tegasnya.
Pemkab Kuningan berharap rotasi dan penambahan tugas Kepala UPTD Puskesmas ini dapat mempercepat transformasi layanan kesehatan di seluruh wilayah. Pergerakan birokrasi ini dinilai penting agar layanan kesehatan primer tetap adaptif dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas SDM kesehatan.***
Tinggalkan Balasan