
VOXPOPULI.CO.ID – Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kuningan mendapat sorotan dari Wakil Ketua Paguyuban Puspa Langlang Buana, Abas Yusuf. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan menerapkan aturan secara adil dan konsisten, khususnya di kawasan Taman Kota dan sepanjang jalur pertokoan Jalan Siliwangi.
Abas menilai, penataan PKL semestinya menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan tata kota. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya disampaikan melalui larangan maupun kesepakatan. Penerapannya juga harus transparan dan berlaku setara bagi seluruh pedagang.
Ia mengungkapkan, pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Puspa Langlang Buana selama ini diminta mematuhi ketentuan untuk tidak berjualan di sepanjang jalur pertokoan Jalan Siliwangi.
Pihaknya, kata Abas, berupaya menghormati kebijakan tersebut karena memahami pentingnya penataan kawasan perkotaan. Namun, ia mempertanyakan kondisi di lapangan ketika kawasan Taman Kota yang sebelumnya disebut harus steril dari aktivitas perdagangan justru kembali terlihat dipenuhi pedagang.
“Apakah aturan penataan PKL masih berlaku, atau sudah berubah tanpa penjelasan yang terbuka kepada seluruh pedagang?” demikian pertanyaan yang disampaikan Abas dalam pernyataan sikapnya.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata keinginan untuk membenarkan pelanggaran aturan, melainkan menyangkut kepastian dan keadilan dalam penerapan kebijakan pemerintah.
Ia mengingatkan agar tidak muncul kesan bahwa ketegasan pemerintah hanya diberlakukan kepada kelompok pedagang tertentu, sementara pedagang lainnya memperoleh kelonggaran tanpa penjelasan yang jelas.
Abas menegaskan, apabila Taman Kota masih ditetapkan sebagai kawasan terlarang untuk aktivitas PKL, pemerintah harus menegakkan ketentuan tersebut secara menyeluruh. Sebaliknya, jika terdapat perubahan kebijakan yang memungkinkan pedagang berjualan di kawasan itu, pemerintah diminta menjelaskan dasar aturan, pihak yang memperoleh izin, serta mekanisme penataannya.
“Jangan sampai pedagang yang patuh justru merasa dirugikan oleh kebijakan yang penerapannya tidak jelas,” tegasnya.
Selain meminta kejelasan kebijakan, Abas juga mempertanyakan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kabupaten Kuningan.
Ia menilai, masing-masing instansi perlu memberikan penjelasan konkret sesuai tugas dan kewenangannya. Pengawasan, menurutnya, tidak boleh hanya terlihat ketika pemerintah melakukan penertiban, tetapi juga harus disertai komunikasi, kepastian aturan, dan perlakuan yang setara bagi seluruh pedagang.
Abas menekankan, persoalan penataan PKL bukanlah soal kecemburuan terhadap pedagang lain yang dapat berjualan. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut prinsip keadilan dalam kebijakan publik.
Menurutnya, seluruh pedagang kecil sama-sama berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi dan menanggung tanggung jawab keluarga. Karena itu, kebijakan yang tidak dijelaskan secara terbuka dikhawatirkan memunculkan kecemburuan sosial di antara sesama pedagang serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Atas kondisi tersebut, Abas meminta Pemkab Kuningan segera mengevaluasi kebijakan penataan PKL, terutama di kawasan Taman Kota dan Jalan Siliwangi.
Ia menyampaikan tiga hal yang perlu mendapatkan jawaban pemerintah. Pertama, apakah kawasan Taman Kota masih berstatus zona steril dari aktivitas PKL. Kedua, apakah kesepakatan penataan pedagang di sepanjang Jalan Siliwangi masih berlaku. Ketiga, jika terdapat perubahan kebijakan, apa dasar hukum dan mekanisme pemberlakuannya agar tidak menimbulkan kesan adanya perbedaan perlakuan.
Abas menegaskan, dirinya tidak meminta pemerintah membebaskan seluruh pedagang untuk berjualan di sembarang tempat. Ia justru menginginkan pemerintah konsisten terhadap aturan yang telah dibuat dan memastikan pelaksanaannya tidak merugikan kelompok pedagang tertentu.
“Pemerintah jangan hanya tegas dalam membuat larangan, tetapi juga harus adil dalam melaksanakannya,” ujarnya.
Ia berharap penataan PKL di Kabupaten Kuningan tidak hanya diukur dari jumlah pedagang yang berhasil ditertibkan, tetapi juga dari kepastian aturan, efektivitas pengawasan, serta keadilan pemerintah dalam memperlakukan seluruh warganya.
Menurut Abas, ketertiban kota harus berjalan beriringan dengan rasa keadilan. Sebab, aturan semestinya berlaku untuk semua pihak, bukan hanya kepada pedagang yang mudah ditertibkan.
(UGI)









Tinggalkan Balasan