VOXPOPULI.CO.ID – Peringatan Hari Guru Nasional yang seharusnya menjadi momentum penghormatan terhadap pengabdian para pendidik justru memunculkan pertanyaan di Kabupaten Kuningan. Persoalan permintaan iuran kepada guru untuk membiayai kegiatan seremoni menjadi sorotan dan dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.

Pemerhati Kebijakan Publik, Dadan Satyavadin, menilai praktik tersebut menghadirkan ironi. Sebab, guru yang seharusnya menerima penghargaan justru diminta ikut menanggung biaya perayaan yang diselenggarakan untuk menghormati profesinya.

Dalam tulisannya berjudul Ada Apa dengan Hari Guru? Ketika Guru Membayar untuk Merayakan Penghormatan terhadap Dirinya Sendiri, Dadan mempertanyakan kepekaan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan yang semestinya menjadi bentuk apresiasi kepada para pendidik.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan besar atau kecilnya nominal iuran, melainkan menyangkut transparansi pengelolaan dana, kesepakatan anggota, serta keberpihakan organisasi terhadap kesejahteraan guru.

Ia mengingatkan bahwa tugas guru tidak ringan. Setiap hari mereka harus mempersiapkan pembelajaran, mendidik karakter peserta didik, mengevaluasi hasil belajar, hingga menghadapi berbagai persoalan di lingkungan pendidikan.

Di sisi lain, tidak sedikit tenaga pendidik yang masih menghadapi persoalan kesejahteraan, terutama terkait penghasilan dan ketidakpastian status pekerjaan.

Karena itu, Dadan menilai peringatan Hari Guru jangan sampai berubah menjadi kegiatan yang justru menambah beban ekonomi para pendidik.

Sorotan Dadan juga diarahkan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kuningan sebagai organisasi profesi yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan martabat dan kepentingan guru.

Menurutnya, PGRI semestinya tidak hanya menjadi penyelenggara kegiatan seremonial, tetapi juga harus hadir sebagai rumah perjuangan, perlindungan, dan penguatan solidaritas para pendidik.

Ia menilai persoalan iuran untuk peringatan Hari Guru perlu dijelaskan secara terbuka kepada seluruh anggota.

Sejumlah pertanyaan pun disampaikan, mulai dari apakah iuran tersebut bersifat wajib atau sukarela, apa dasar penetapannya, siapa yang menyepakati, berapa total anggaran yang dibutuhkan, hingga bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya.

Dadan menegaskan, pertanyaan tersebut bukan bentuk pembangkangan terhadap organisasi, melainkan bagian dari tanggung jawab anggota untuk menjaga tata kelola organisasi agar tetap sehat, demokratis, dan dipercaya.

Ia juga mengingatkan bahwa iuran keanggotaan yang diatur dalam ketentuan organisasi harus dibedakan dengan pungutan tambahan untuk kegiatan tertentu.

Apabila sebuah kegiatan membutuhkan pembiayaan, menurutnya, harus ada perencanaan transparan, kesepakatan yang jelas, serta pilihan partisipasi yang tidak membebani anggota.

Pasalnya, kondisi ekonomi setiap guru tidak sama. Ada pendidik yang telah memiliki kesejahteraan cukup, tetapi ada pula yang masih harus memperhitungkan pengeluaran rumah tangga, biaya transportasi, hingga pendidikan anak.

Dengan nada kritis, Dadan menyampaikan sindiran terhadap praktik pembiayaan kegiatan tersebut.

“Jika Hari Guru membutuhkan panggung, mengapa guru harus ikut membayar panggungnya? Jika perayaan membutuhkan hiburan, mengapa guru harus ikut membiayai hiburannya?” demikian salah satu kritik yang disampaikan dalam tulisannya.

Ia berharap organisasi profesi tidak lebih sibuk mengurus kemeriahan perayaan dibandingkan memperjuangkan persoalan kesejahteraan anggotanya.

Lebih jauh, Dadan mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama organisasi profesi menjadikan Hari Guru Nasional sebagai momentum memperjuangkan agenda pendidikan yang lebih substantif.

Ada sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan perhatian, mulai dari pemberian penghargaan finansial khusus bagi guru, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN, hingga penghargaan terhadap guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun.

Selain itu, perlindungan profesi juga menjadi perhatian penting agar guru dapat menjalankan tugas pendidikan tanpa dihantui ketakutan ketika menghadapi persoalan dalam proses pembelajaran.

Ia juga mendorong penguatan tata kelola organisasi yang transparan, terutama dalam pengumpulan dan penggunaan dana kegiatan.

Menurut Dadan, penghormatan kepada guru tidak harus selalu diwujudkan melalui bonus besar atau acara yang meriah. Perhatian yang tulus, perlindungan profesi, serta kebijakan yang berpihak terhadap kesejahteraan pendidik justru memiliki makna lebih besar.

Ia turut mencontohkan sejumlah negara yang menjadikan peringatan Hari Guru sebagai momentum memberikan pengakuan terhadap profesi pendidik.

Meksiko, misalnya, memperingati Hari Guru setiap 15 Mei. Tiongkok memberikan penghargaan kepada guru teladan dan berprestasi, sedangkan Vietnam memperingati Hari Guru Nasional setiap 20 November. Thailand juga memiliki tradisi Wai Kru sebagai bentuk penghormatan siswa kepada guru.

Meski setiap negara memiliki sistem pendidikan dan kebijakan berbeda, Dadan menilai terdapat satu pesan penting yang bisa dipetik, yakni penghormatan terhadap guru harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pidato dan seremoni.

Pada bagian akhir tulisannya, Dadan mengingatkan bahwa guru selama ini mengajarkan kejujuran, kepedulian, dan pengorbanan. Karena itu, organisasi yang menaungi mereka juga harus mampu memberikan teladan dalam transparansi dan kepekaan terhadap kondisi anggotanya.

Ia menegaskan bahwa pengabdian guru tidak seharusnya dijadikan alasan untuk terus-menerus meminta mereka berkorban, termasuk dalam pembiayaan kegiatan yang ditujukan sebagai bentuk penghormatan kepada profesinya.

“Hari Guru seharusnya menjadi momentum untuk mengukur seberapa besar kesediaan negara, pemerintah daerah, dan organisasi memperjuangkan kehidupan guru,” demikian pesan Dadan dalam tulisannya.

Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa peringatan Hari Guru Nasional semestinya tidak hanya diukur dari kemeriahan acara, banyaknya undangan, atau megahnya panggung yang disiapkan.

Lebih dari itu, penghormatan terhadap guru harus tercermin melalui kesejahteraan yang layak, perlindungan profesi, kepastian karier, serta organisasi yang benar-benar memperjuangkan kepentingan anggotanya.

Sebab, guru tidak membutuhkan seremoni yang megah untuk merasa dihargai. Mereka membutuhkan keberpihakan nyata terhadap kehidupan dan masa depan profesinya.

Selamat Hari Guru Nasional. Semoga yang semakin besar bukan iuran untuk seremoni, melainkan kepedulian dan keberpihakan terhadap kesejahteraan guru.***

(UGI)