
KUNINGAN, (VOX) – Polemik tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Kuningan memasuki babak baru. Tujuh organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) resmi menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan.
Laporan tersebut turut menyasar sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, mulai dari Bupati, pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), hingga pejabat yang terlibat dalam proses penganggaran dan pencairan tunjangan dewan.
Perwakilan pelapor, H. Abidin, S.E., dalam wawancara bersama Voxpopuli di Kejaksaan Negeri Kuningan, Kamis (19/11/2026), mengatakan bahwa laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian aksi unjuk rasa dan audiensi yang sebelumnya dilakukan.
“Jadi hari ini kita melaporkan tentang masalah tunjangan DPRD dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2025. Kebetulan yang melaporkan adalah kami dari kawan-kawan ormas yang ada tujuh,” ujar Abidin.
Ketujuh organisasi tersebut yakni GAMAS, BARAK, PENJARA, Laskar Merah Putih (LMP), Pemuda Pancadarma, LINGKAR dan KORAKAP.

Dalam menempuh langkah hukum tersebut, para pelapor memberikan kuasa kepada advokat Abdul Latif Usman, S.H., dari Law Office AL & Partners melalui surat kuasa yang ditandatangani pada 17 November 2026.
Abidin mengungkapkan, pihaknya kembali menempuh jalur hukum lantaran belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tunjangan DPRD Kuningan yang disebutnya telah berjalan hampir enam bulan.
“Kita juga tidak bisa intervensi jauh tentang masalah tupoksi daripada kejaksaan, itu wilayah daripada kejaksaan. Cuma hari ini untuk menindaklanjuti, ini ada episode berikutnya, sekarang sudah episode ketiga. Nanti ada episode keempat, kelima, dan berikutnya nanti,” katanya.
Berdasarkan dokumen surat kuasa yang diperoleh Voxpopuli, terdapat sembilan unsur jabatan yang menjadi sasaran laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Dalam dokumen tersebut, pelapor mempersoalkan dugaan cacat hukum administrasi dalam penerbitan SK Bupati tentang penetapan besaran tunjangan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan tahun 2025.
Pelapor juga menyoroti dugaan penetapan besaran tunjangan secara langsung melalui keputusan bupati tanpa terlebih dahulu didasarkan pada peraturan bupati sebagaimana ketentuan yang dirujuk dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Perda Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2017.
Selain itu, pelapor mempersoalkan penggunaan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 yang menurut hasil penelusuran mereka telah dicabut atau tidak lagi berlaku, serta meminta pemeriksaan terhadap legalitas pembayaran tunjangan selama periode 2019 hingga 2025.
Abidin juga menyoroti penerbitan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang tunjangan dewan. Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut menjadi alasan untuk mempertanyakan legalitas pembayaran tunjangan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Jadi ini pengambilan uang alat ukurnya enggak ada. Bagaimana mau TGR? Alat ukurnya Perbup-nya enggak ada, apalagi KJPP-nya,” tegasnya.
Mengenai isu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp165 juta, Abidin mengaku mendapatkan informasi dalam audiensi bersama kejaksaan bahwa kabar tersebut tidak benar.
Meski demikian, ia berpandangan bahwa pengembalian kerugian negara, apabila ditemukan adanya tindak pidana korupsi, tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana.
“Seandainya ada TGR juga bukan menghapus masalah hukuman,” ujarnya.
Dalam dokumen surat kuasa tersebut, pelapor turut merujuk Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kuasa hukum juga diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan supervisi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, serta menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila diperlukan.
Berdasarkan tanda terima surat yang diperoleh Voxpopuli, laporan tersebut telah diterima Kejaksaan Negeri Kuningan pada Rabu (18/11/2026) pukul 09.16 WIB.***












Tinggalkan Balasan