VOXPOPULI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memperkuat pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, dalam Simposium Refleksi 66 Tahun Sidang Umum Pertama MPRS yang berlangsung di Gedung Merdeka, Museum Konferensi Asia Afrika, Jalan Asia Afrika Nomor 65, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).

Erwan menegaskan, Jawa Barat siap menjadi daerah percontohan atau role model dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat, berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

“Kami, Provinsi Jawa Barat siap dijadikan role model pembangunan manusia Jawa Barat yang utuh melalui pendidikan Pancasila dari nilai-nilai dasar dari sekolah dasar,” tegas Erwan.

Menurut Erwan, penguatan pendidikan Pancasila menjadi semakin penting di tengah tantangan degradasi moral yang mulai terlihat di lingkungan pendidikan. Ia menyoroti munculnya kasus perundungan terhadap guru, bahkan tindakan kekerasan yang dilakukan peserta didik terhadap tenaga pendidik.

Ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan berbeda dengan kehidupan pendidikan pada masa lalu, ketika sosok guru mendapatkan penghormatan tinggi dari para murid.

“Dulu ketika kita sekolah, mana ada yang berani memanggil guru seenaknya. Ketika guru lewat, kita tunduk setunduk-tunduknya, saking hormat kepada seorang guru. Sekarang kita lihat di berita, ada guru yang alami perundungan, bahkan dikeroyok oleh muridnya. Naudzubillah min dzalik, zaman kita dulu tidak ada seperti itu,” ujarnya.

Erwan menekankan bahwa pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian akademis. Lebih dari itu, sekolah harus mampu membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik agar memiliki sikap saling menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Ia juga membandingkan pembelajaran saat ini dengan masa ketika Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi salah satu materi penting di sekolah.

Menurutnya, pendidikan PMP memiliki peran dalam membangun pemahaman moral sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik.

“Dulu ketika akan lulus SD, SMP, dan SMA, ada EBTANAS. Salah satu yang menjadi modal dasar adalah agama, kemudian Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang PMP diganti menjadi PPKN. Saya melihat PPKN lebih banyak berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara, sementara pendidikan moral dan nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat,” katanya.

Selain PMP, Erwan turut menyinggung pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dahulu diberikan secara berjenjang, termasuk kepada aparatur sipil negara (ASN).

Ia mempertanyakan mengapa pendekatan pendidikan karakter yang pernah diterapkan tersebut tidak lagi mendapatkan penguatan yang sama dalam sistem pendidikan saat ini.

“Kenapa hal-hal yang baik seperti itu hilang? Kenapa nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai moral sekarang berkurang pelajarannya di sekolah?” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menyambut positif kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi daerah percontohan dalam penguatan pendidikan Pancasila.

Yudian menjelaskan, BPIP telah menyiapkan berbagai instrumen pembelajaran untuk mendukung penanaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan. Salah satunya melalui buku teks utama Pendidikan Pancasila yang telah disiapkan sejak 2022.

“Sejak 2022, kita sudah punya buku teks utama Pendidikan Pancasila. Ada 12 buku untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP, sampai SLTA, termasuk buku untuk guru. Metode pendekatannya juga sudah agak berbeda, karena lebih menekankan pada tindakan,” ujar Yudian.

Ia menegaskan, pembelajaran Pancasila tidak cukup hanya melalui teori maupun hafalan. Peserta didik harus didorong untuk memahami sekaligus mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pendekatan tersebut, guru diharapkan mampu membimbing siswa untuk mengamati berbagai tindakan nyata yang mencerminkan pengamalan Pancasila di lingkungan sekitarnya.

“Guru diminta membimbing para siswa untuk melihat tindakan Pancasila di lingkungan sekitarnya. Dari situ nanti diadakan semacam penilaian, siapa tokoh-tokoh di daerah ini yang sudah mengamalkan Pancasila dari berbagai aspek kehidupan,” jelasnya.

Yudian menyebutkan, pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari kepedulian terhadap lingkungan hidup, kegiatan ekonomi, olahraga, hingga moderasi beragama.

Selain melalui pendidikan formal, BPIP juga mengembangkan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila melalui Mahesawara.

Program tersebut dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Secara keseluruhan, sekitar 900 orang telah mengikuti program tersebut.

“Kalau dulu namanya Manggala, sekarang kami punya nama Mahesawara. Ada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Jumlah yang sudah mengikuti program ini secara keseluruhan sekitar 900 orang,” ungkapnya.

Yudian menambahkan, sosialisasi buku teks utama Pendidikan Pancasila telah dilakukan di sejumlah provinsi, termasuk Jawa Barat.

Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi tantangan, terutama berkaitan dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang beragam.

“Jawa Barat ini memiliki kontur geografis yang sangat dinamis. Banyak hal membutuhkan pendekatan tersendiri, termasuk bagaimana menjangkau wilayah-wilayahnya. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi daerah,” katanya.

Dengan adanya kolaborasi antara Pemprov Jabar, BPIP, dan MPR, penguatan pendidikan Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi materi pembelajaran di sekolah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesiapan Jawa Barat menjadi daerah percontohan diharapkan dapat mendorong lahirnya generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter, moral, dan kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

(UGI)