VOXPOPULI.CO.ID Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat batal mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Sebagai gantinya, Pemprov Jabar akan mengoptimalkan anggaran dalam APBD 2026 untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai skala prioritas.
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menegaskan, keputusan tidak mengambil pinjaman tersebut tidak akan menghentikan pembangunan di Jawa Barat. Pemerintah daerah tetap berupaya menyelesaikan berbagai pekerjaan, terutama pembangunan infrastruktur, dengan pengelolaan anggaran yang cermat.
“Kita sedang ngebut agar dalam dua setengah bulan ke depan semua pekerjaan dapat selesai dan tercapai target hingga 100 persen. Uangnya cukup tidak? Insyaallah kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun,” ujarnya.
KDM mengakui, kondisi fiskal Jawa Barat saat ini menghadapi keterbatasan. Salah satunya berkaitan dengan tertundanya dana bagi hasil yang berdampak terhadap ketersediaan anggaran pemerintah daerah.
Meski demikian, Pemprov Jabar memilih mengoptimalkan anggaran yang tersedia daripada menambah beban keuangan melalui pinjaman kepada PT SMI.
Menurut Dedi, pengelolaan anggaran secara tepat menjadi langkah penting agar program pembangunan tetap terlaksana tanpa menambah kewajiban pembayaran bunga pinjaman.
Ia juga menegaskan bahwa program pembangunan pada 2026 tetap dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, dengan target penyelesaian pekerjaan yang terus dikejar.
Seiring percepatan pembangunan infrastruktur, Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat pada akhir pekan ini apabila mengalami kemacetan di sejumlah ruas jalan.
Kemacetan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan pekerjaan pembangunan dan perbaikan jalan yang sedang berlangsung, baik melalui pengaspalan menggunakan hotmix maupun pengecoran beton.
Pemprov Jabar terus mendorong percepatan pekerjaan tersebut agar hasil pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Karena itu, masyarakat dan wisatawan diharapkan dapat memahami kondisi lalu lintas di sejumlah lokasi yang tengah menjalani pengerjaan infrastruktur.
Dedi Mulyadi menjelaskan, keterbatasan fiskal tidak serta-merta membuat pemerintah harus mengambil pinjaman. Salah satu opsi yang disiapkan adalah skema tunda bayar untuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan pada 2026 dan pembayarannya dilakukan pada 2027.
“Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027. Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbebani pinjaman dan beban bayar bunga utang,” tambahnya.
Melalui skema tersebut, Pemprov Jabar berupaya menjaga agar pembangunan tetap berjalan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Namun, pelaksanaan skema tunda bayar tetap perlu dikelola secara hati-hati agar kewajiban pembayaran pada tahun berikutnya dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Barat yang dinilai terus mendukung program pembangunan serta pengelolaan anggaran daerah agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas arahan dan bimbingan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, KDM mengapresiasi masyarakat Jawa Barat yang membayar pajak tepat waktu. Menurutnya, penerimaan pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan.
“Tentunya terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat yang membayar pajak tepat waktu. Tanpa pembayar pajak kendaraan bermotor, Pemprov Jawa Barat tentu tidak bisa berdaya,” tutupnya.
Keputusan membatalkan pinjaman kepada PT SMI menegaskan pilihan Pemprov Jabar untuk mengandalkan optimalisasi anggaran yang tersedia dalam melanjutkan pembangunan 2026. Pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan fiskal, sehingga pengaturan prioritas belanja dan kewajiban pembayaran menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan di Jawa Barat.
(UGI)
Tinggalkan Balasan