VOXPOPULI.CO.ID Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat gerakan terpadu untuk mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC), ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), dan balita gizi kurang. Upaya ini ditargetkan memberikan hasil nyata melalui kolaborasi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat tanpa harus menunggu program baru.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa persoalan kesehatan tersebut membutuhkan langkah cepat dan terukur. Targetnya, Jawa Barat dapat mencapai kondisi bebas TBC, ibu hamil KEK, dan balita gizi kurang pada 2029.

Penegasan itu disampaikan Herman saat memimpin konsolidasi bersama 27 kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kesehatan di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Kamis (15/10/2026).

“Jangan pakai lama kalau urusan kesehatan. Jangan menunggu dulu program, jangan menunggu dulu proyek. Apa pun yang bisa kita lakukan, lakukan,” ujar Herman.

Dalam penanganan TBC, Herman menyebutkan bahwa Jawa Barat telah mengidentifikasi sekitar 226.000 kasus dari target penemuan 230.000 kasus yang diproyeksikan Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, tingginya angka kasus yang ditemukan tidak semestinya dipandang sebagai kegagalan. Penemuan kasus justru menjadi langkah penting untuk memastikan penderita memperoleh pengobatan dan mencegah penularan lebih lanjut.

Tahap selanjutnya adalah memastikan seluruh pasien yang teridentifikasi menjalani pengobatan secara teratur hingga tuntas sesuai regimen yang ditetapkan tenaga kesehatan.

Herman menyampaikan bahwa obat TBC telah tersedia di puskesmas. Karena itu, perhatian perlu diarahkan pada kepatuhan pasien menjalani pengobatan selama periode yang ditentukan, yang pada banyak kasus berlangsung sekitar enam bulan, bergantung pada regimen dan kondisi pasien.

“Rumusnya, temukan, obati. Kalau pengobatannya konsisten, insyaallah sembuh. Yang paling penting adalah memastikan warga yang menderita TBC meminum obat secara teratur,” katanya.

Pemerintah daerah diharapkan memperkuat pendampingan agar pasien tidak menghentikan pengobatan sebelum waktunya dan dapat menyelesaikan terapi sesuai arahan tenaga kesehatan.

Selain TBC, Pemprov Jawa Barat menaruh perhatian pada pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Herman menyebutkan, dari sekitar 900.000 ibu hamil di Jawa Barat, diperkirakan 90.000 orang atau sekitar 10 persen mengalami kekurangan energi kronis.

Sementara itu, sekitar 76.000 balita teridentifikasi mengalami gizi kurang.

Herman menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi, terutama protein hewani yang dapat diperoleh dari telur, ikan, daging, dan susu sesuai kebutuhan serta kondisi masing-masing penerima manfaat.

Bagi ibu hamil yang mengalami KEK, dukungan asupan bergizi perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan individu. Ia mencontohkan konsumsi telur setiap hari sebagai salah satu bentuk intervensi yang dapat diupayakan.

Namun, pemenuhan gizi tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga. Keluarga yang mampu didorong meningkatkan kesadaran dan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Sementara itu, keluarga kurang mampu perlu memperoleh dukungan melalui APBD, program pemerintah, Baznas, dan partisipasi masyarakat.

“Kalau tidak mampu, lapor ke lurah. Nanti kita ikhtiarkan bersama untuk membantu. Jangan sampai persoalan kemampuan ekonomi membuat ibu hamil dan balita tidak mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan,” tutur Herman.

Pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga periode awal kehidupan anak menjadi bagian penting dalam pencegahan stunting. Karena itu, penanganan ibu hamil KEK dan balita gizi kurang perlu dilakukan secara terarah agar risiko gangguan pertumbuhan dapat ditekan.

Herman menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Jawa Barat turun dari 21,7 persen pada 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024.

Capaian tersebut, menurutnya, merupakan hasil kerja bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan berbagai program percepatan penurunan stunting.

Ke depan, Pemprov Jawa Barat berharap prevalensi stunting dapat ditekan hingga di bawah 10 persen pada 2026.

Untuk mencapai target tersebut, intervensi perlu dilakukan secara konsisten dengan memastikan keluarga sasaran memperoleh layanan kesehatan dan dukungan gizi yang sesuai kebutuhan.

Agar penanganan lebih efektif, Pemprov Jawa Barat akan mengoptimalkan platform Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar). Platform ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi sasaran, memverifikasi informasi, serta menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dukungan yang tersedia.

Data dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan dipadukan dengan data dinas kesehatan dan informasi dari pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa, serta kelurahan.

Herman mengingatkan bahwa data administratif tetap harus diperiksa melalui verifikasi lapangan. Perbedaan waktu pemutakhiran data dapat menyebabkan informasi penerima manfaat tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Karena itu, dinas kesehatan diminta menggerakkan puskesmas dan bidan untuk memeriksa kondisi sasaran. Aparatur kewilayahan, mulai dari camat hingga kepala desa dan lurah, juga didorong melakukan verifikasi langsung.

Jika data telah sesuai, intervensi harus segera dilakukan. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, data perlu diperbarui agar bantuan tidak salah sasaran.

Pemprov Jawa Barat juga mendorong pembentukan tim terpadu yang aktif mencari dan membantu warga yang membutuhkan perhatian. Sasaran gerakan ini mencakup ibu hamil KEK, balita gizi kurang, hingga anak yang tidak bersekolah.

Upaya tersebut tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga melibatkan potensi masyarakat, dunia usaha, lembaga sosial, dan semangat gotong royong.

Di lingkungan Pemprov Jawa Barat, aparatur sipil negara (ASN) turut didorong berpartisipasi dalam membantu keluarga sasaran. Pemetaan penerima manfaat dan pendampingan disiapkan agar dukungan yang diberikan sesuai kebutuhan di lapangan.

Herman menegaskan, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang terlaksana. Ukuran utamanya adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Perubahan tersebut antara lain terlihat dari pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan, ibu hamil yang memperoleh asupan gizi memadai, serta balita yang tumbuh sehat.

“Pemerintahan itu untuk rakyat. Kita harus bergerak bersama agar tidak ada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis, tidak ada balita yang kekurangan gizi, dan Jawa Barat bisa bebas TBC. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik,” kata Herman.

Melalui gerakan terpadu tersebut, Pemprov Jawa Barat berharap penanganan TBC, perbaikan gizi ibu hamil dan balita, serta pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

(Ugi)