KUNINGAN, (VOX) – Dinamika perebutan kursi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kuningan semakin menarik perhatian publik. Nama Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, dinilai bukan sekadar kandidat pemimpin partai, melainkan berpotensi menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan menjelang kontestasi Pilkada 2029.
Pengamat Kebijakan Publik dari F-TEKAD, Sujarwo atau yang akrab disapa Mang Ewo, menilai kemungkinan Tuti Andriani dipercaya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk memimpin struktur partai di Kabupaten Kuningan dapat memunculkan ketidaknyamanan di sejumlah kalangan politik.
“Patut diduga keras ada yang akan merasa kurang nyaman jika DPP Gerindra akhirnya mempercayakan kepada Tuti Andriani untuk menjadi nahkoda DPC Gerindra Kabupaten Kuningan,” ujar Mang Ewo kepada VOX, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, potensi ketidaknyamanan tersebut tidak harus datang dari internal Partai Gerindra. Ia melihat kemungkinan adanya kepentingan politik di luar partai yang turut memperhitungkan konsekuensi apabila Tuti memperoleh kendali organisasi politik berlambang kepala Garuda tersebut.
“Yang akan terusik jika Tuti Andriani menjadi pucuk pimpinan DPC Gerindra Kabupaten Kuningan, sangat mungkin bukan di internal Gerindra semata, tapi ada juga yang di luar,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut membuka ruang pembacaan terhadap posisi strategis Tuti Andriani yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Kuningan. Apabila mendapatkan mandat memimpin DPC Gerindra, Tuti berpotensi memiliki dua modal politik sekaligus, yakni pengalaman dalam pemerintahan daerah serta kewenangan organisasi untuk memperkuat konsolidasi partai.
Dalam perspektif politik elektoral, perpaduan antara jabatan eksekutif dan kepemimpinan partai dapat menjadi keuntungan strategis. Kendati demikian, kekuatan tersebut tetap bergantung pada soliditas internal, dukungan masyarakat, serta kemampuan membangun komunikasi politik lintas kelompok.
Mang Ewo bahkan memprediksi posisi Tuti akan semakin diperhitungkan apabila berhasil mengamankan kepemimpinan Gerindra Kuningan menjelang Pilkada 2029.
“Jika akhirnya Tuti Andriani, yang saat ini berada pada posisi K-2, mendapat amanah dari DPP Gerindra, siapapun akan memprediksi pada pesta demokrasi 2029 di Kabupaten Kuningan akan menjadi sosok yang sulit untuk dikalahkan,” tegasnya.
Selain kekuatan struktural partai, Mang Ewo menyoroti dimensi kepemimpinan perempuan sebagai faktor yang berpotensi memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kuningan.
Menurutnya, kemunculan Tuti sebagai pemimpin partai dapat menghadirkan warna baru dalam konfigurasi politik lokal yang selama ini cenderung didominasi tokoh laki-laki.
“Kehadiran sosok wanita sebagai pucuk pimpinan parpol di Kabupaten Kuningan sangat tidak mustahil dan akan menjadi daya tarik tersendiri di tengah mayoritas pimpinan parpol yang cenderung didominasi oleh kaum lelaki,” katanya.
Mang Ewo juga mengaitkan potensi kepemimpinan Tuti dengan memori kolektif masyarakat Kuningan terhadap sosok almarhumah Hj. Uce, figur perempuan yang pernah memimpin Kabupaten Kuningan.
Ia berpandangan bahwa kepemimpinan perempuan yang menonjolkan pendekatan keibuan dapat menjadi salah satu karakter politik yang memperoleh tempat tersendiri di tengah masyarakat.
“Keberadaan sosok perempuan sebagai pucuk pimpinan parpol, terlebih sebagai sosok pimpinan eksekutif, juga akan mengingatkan masyarakat terhadap sosok almarhumah Hj. Uce saat memimpin Kuningan, dengan sentuhan lembut keibuan,” tuturnya.
Meski demikian, analogi tersebut merupakan pandangan Mang Ewo mengenai karakter kepemimpinan perempuan, bukan jaminan bahwa Tuti akan memperoleh dukungan elektoral yang sama. Preferensi pemilih tetap dipengaruhi rekam jejak, kinerja pemerintahan, serta dinamika politik menjelang pemilihan.
Pandangan Mang Ewo sekaligus menempatkan perebutan kursi Ketua DPC Gerindra Kuningan dalam konteks yang lebih luas. Persoalannya bukan semata siapa yang akan memimpin organisasi partai, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut berpotensi memengaruhi peta kekuatan politik Kabupaten Kuningan pada 2029.
Di sisi lain, dugaan adanya pihak yang merasa tidak nyaman sebagaimana disampaikan Mang Ewo masih merupakan analisis politik. Belum ada identitas maupun bukti spesifik yang dikemukakan untuk memastikan pihak mana yang dimaksud.
Hingga kini, keputusan mengenai siapa yang akan memperoleh mandat memimpin DPC Gerindra Kabupaten Kuningan tetap menjadi kewenangan struktur partai sesuai mekanisme organisasinya.
Apabila Tuti akhirnya mendapatkan kepercayaan tersebut, pertanyaan politik berikutnya bukan hanya seberapa kuat Gerindra di bawah kepemimpinannya, tetapi juga bagaimana kehadirannya akan mengubah kalkulasi para aktor politik menuju 2029.
Sebab dalam politik, perebutan kursi ketua partai terkadang bukan sekadar menentukan siapa yang memimpin hari ini, melainkan siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk bertarung esok hari.***
Tinggalkan Balasan