
VOXPOPULI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai memperkuat pendataan kendaraan bermotor sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sebanyak 468 petugas akan diterjunkan ke tingkat rukun warga (RW) untuk mendata potensi 21.430 kendaraan bermotor.
Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi PKB dan BBNKB yang berlangsung di Aula Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Kuningan atau Samsat Kuningan, Senin (16/11/2026).
Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mengungkapkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kuningan selama ini dinilai belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan data kendaraan yang akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Selama ini memang kita mengalami kesulitan, atau kita merasa ini belum maksimal, belum optimal. Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB Kabupaten Kuningan ini memang dari data yang ada yang kami punya dengan pajak yang masuk itu belum sebanding,” ujar Dian kepada awak media, didampingi Kepala Bapenda Kabupaten Kuningan, Laksono Dwi Putranto.
Menurut Dian, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala pemerintah dalam melakukan pendataan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah melibatkan unsur masyarakat di tingkat RW yang dianggap lebih memahami kondisi wilayahnya.

“Karena keterbatasan dari SDM yang kita punya, kita mencoba melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, salah satunya ya RW, Ketua RW, karena merekalah yang lebih memahami situasi, kondisi geografis wilayahnya masing-masing,” jelasnya.
Dian menegaskan bahwa petugas yang diterjunkan tidak memiliki kewenangan melakukan penagihan pajak kepada masyarakat. Tugas mereka hanya melakukan pendataan dan verifikasi kendaraan bermotor.
“Mendata aja. Mendata aja,” tegasnya saat ditanya mengenai kewenangan petugas di lapangan.
Sementara itu, pejabat pendamping menjelaskan bahwa hasil pendataan nantinya digunakan untuk memastikan keberadaan kendaraan yang selama ini tidak melakukan daftar ulang. Tindak lanjut terhadap data tersebut menjadi kewenangan Bapenda Provinsi Jawa Barat melalui Samsat.
Bupati juga memastikan adanya insentif bagi petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pendataan.
“Ada, ada insentif. Petugas juga ada,” katanya.
Dian berharap program tersebut tidak hanya berlangsung pada 2026, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan apabila hasilnya dinilai efektif.
“Ini harus berkesinambungan. Kita lihat kalau ini hasilnya maksimal, ya, akan kita frekuensinya, kuantitasnya akan kita tingkatkan,” ungkapnya.
Selain memperbaiki basis data, pemerintah juga akan mengedepankan edukasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan.
Namun, Dian tidak menutup kemungkinan dilakukannya operasi gabungan bersama kepolisian sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Kita mungkin nanti berjalan beriringan antara mengedukasi, persuasif, atau juga mungkin dengan opsgab (operasi gabungan). Jadi ada juga kita membangkitkan kesadaran, pemahaman mereka untuk secara sadar bisa membayar,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pejabat pendamping menyampaikan bahwa penerimaan PKB Kabupaten Kuningan telah mencapai 81 persen dari ketetapan Rp52 miliar. Sementara penerimaan BBNKB mencapai 85 persen dari ketetapan Rp25 miliar.
Artinya, berdasarkan persentase yang disampaikan, realisasi PKB diperkirakan mencapai Rp42,12 miliar, sedangkan BBNKB sekitar Rp21,25 miliar.
Sebelumnya, Kepala P3DW Kabupaten Kuningan, Renny Dewi Pratami, menjelaskan bahwa program pendataan tersebut menargetkan 21.430 kendaraan bermotor dengan melibatkan 468 petugas atau dua orang pada setiap RW sasaran.
Pendataan direncanakan menjangkau 16 kecamatan dan 234 RW dengan memanfaatkan aplikasi Srikandi Jawara, yakni Sistem Registrasi Identitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pribadi Jawa Barat.
“Kami berharap ke depan akan terbangun kesamaan pemahaman, koordinasi, dan komitmen seluruh unsur pelaksana sehingga pendataan dan pemutakhiran data potensi PKB dan BBNKB dapat berjalan dengan baik serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah,” ujar Renny dalam laporannya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program tersebut merupakan bentuk kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui mekanisme pembagian peran dan pembiayaan bersama atau role sharing dan cost sharing.
Anggaran bimbingan teknis bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapenda Kabupaten Kuningan.
Melalui program ini, pemerintah berharap dapat memperoleh data kendaraan yang lebih akurat, termasuk kendaraan yang belum melakukan daftar ulang, sehingga potensi penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan.
Di sisi lain, Bupati Dian menegaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak kendaraan juga diharapkan berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan.
Ia menyebut pemerintah daerah tengah menyiapkan alokasi anggaran infrastruktur pada 2027 yang berpotensi mencapai 7 persen, mencakup pembangunan jalan, irigasi, jalan usaha tani, hingga fasilitas pendidikan.
“Insyaallah kita bisa mencapai itu,” pungkasnya.









Tinggalkan Balasan