VOXPOPULI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai memperkuat strategi pengembangan ekonomi kerakyatan dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon dan Bank Indonesia (BI) Cirebon. Fokus kolaborasi tersebut diarahkan pada penguatan ekosistem komoditas kopi dan telur ayam ras yang selama ini menjadi potensi unggulan daerah.

Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Pemerintah Kabupaten Kuningan, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan dibuka langsung Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, didampingi Wakil Bupati Tuti Andriani dan Sekretaris Daerah Uu Kusmana. FGD tersebut mempertemukan petani kopi, peternak ayam petelur, perangkat daerah, serta lembaga jasa keuangan untuk membahas persoalan rantai pasok, tata niaga, hingga akses permodalan.

Dalam arahannya, Bupati Dian menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat harus bertumpu pada potensi lokal yang benar-benar dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan.

Menurutnya, Kabupaten Kuningan memiliki potensi kopi berkualitas yang telah menembus kurasi nasional hingga pasar internasional. Begitu pula komoditas telur ayam yang memiliki kapasitas produksi cukup tinggi. Namun, kedua sektor tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar dari hulu hingga hilir.

“Untuk kopi, kita punya potensi luar biasa, namun belum menyentuh pokok persoalan secara komprehensif sehingga belum menjadi andalan utama kesejahteraan. Sementara untuk telur ayam, tantangan terbesarnya adalah tingginya Harga Pokok Produksi (HPP) akibat mahalnya harga pakan, sehingga telur lokal kita kalah bersaing dan pedagang justru mengambil pasokan dari luar daerah seperti Blitar,” ujar Dian.

Bupati juga menyoroti persoalan akses permodalan yang masih menjadi kendala bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Kondisi tersebut dinilai membuat sebagian pelaku usaha terjerat rentenir, bank emok, hingga pinjaman online ilegal.

Karena itu, ia meminta OJK dan perbankan menghadirkan kemudahan pembiayaan dengan persyaratan yang lebih sederhana dan bunga terjangkau.

“Kita butuh sinergi hulu dan hilir, kepastian tata niaga kemitraan yang adil dengan dukungan BUMD dan perbankan, penguatan kapasitas teknis, serta akses permodalan yang mudah dan bunganya rendah. Jangan sampai petani dan peternak kita dirugikan, sementara keuntungan justru dinikmati tengkulak,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani memberikan perhatian khusus terhadap kondisi peternak ayam petelur skala kecil yang saat ini menghadapi tekanan biaya produksi. Kenaikan harga pakan dinilai semakin memberatkan peternak, terlebih ketika harga jual telur di tingkat produsen belum memberikan keuntungan yang memadai.

Tuti juga mengusulkan adanya relaksasi persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya bagi peternak yang memiliki rekam jejak pembayaran angsuran lancar.

“Kami berharap tidak ada pembatasan kaku bagi peternak yang disiplin mengangsur agar usahanya bisa terus berkelanjutan, termasuk peluang pelibatan peternak lokal dalam program Makan Bergizi Gratis,” kata Tuti.

Untuk sektor kopi, ia mendorong dinas terkait agar memperkuat pendampingan kepada petani, mulai dari proses budidaya, pengolahan pascapanen, pengembangan merek, hingga desain kemasan. Langkah tersebut dinilai penting agar kopi Kuningan semakin kompetitif dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Dari sisi pembiayaan, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, memaparkan sejumlah skema pembiayaan formal yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

Di antaranya KUR Super Mikro dengan bunga 3 persen, KUR reguler dan KUR Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dengan bunga 6 persen, serta fasilitas pembiayaan melalui BPR Kuningan.

Agus juga menjelaskan kebijakan relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Pelaku usaha yang sebelumnya memiliki catatan kredit bermasalah, tetapi telah menyelesaikan kewajibannya, dapat memperoleh pembaruan status bersih di SLIK dengan proses maksimal tiga hari kerja.

Menurutnya, salah satu langkah penting untuk menekan biaya produksi telur ayam adalah meningkatkan efisiensi dan membangun kemandirian bahan baku pakan, khususnya jagung. Selain itu, penguatan koperasi sebagai penyerap hasil produksi atau off-taker juga diperlukan untuk menjamin keberlanjutan usaha peternak.

“Kunci untuk menekan HPP telur ayam adalah efisiensi dan kemandirian bahan baku pakan seperti jagung, serta penguatan peran koperasi sebagai off-taker atau penyerap hasil panen yang dijamin asuransi kredit,” jelas Agus.

Dukungan terhadap pengembangan kopi Kuningan juga disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Fikri Wija Nugraha.

Ia menyebutkan bahwa tren konsumsi kopi specialty di pasar global terus meningkat. Peluang tersebut perlu dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas produksi dan memperkuat identitas kopi lokal.

BI Cirebon bersama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) telah menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Buana Ciremai sebagai identitas sekaligus nilai tambah kopi asal Kuningan untuk bersaing di pasar ekspor.

“Untuk kopi, fokus kita adalah penguatan kapasitas hulu dan kurasi kualitas agar semakin banyak pelaku usaha kopi Kuningan yang naik kelas menembus pasar ekspor, menyusul keberhasilan perwakilan Kuningan tampil di ajang World of Coffee,” pungkas Fikri.

Melalui FGD tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan menargetkan terbentuknya peta jalan atau roadmap kolaborasi konkret yang melibatkan pemerintah daerah, regulator keuangan, perbankan, koperasi, dan para pelaku usaha.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mengurai persoalan rantai pasok, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing komoditas lokal, serta mendorong petani kopi dan peternak ayam petelur semakin mandiri dan sejahtera.

(UGI)