KUNINGAN(VOX) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke kawasan penyangga Gunung Ciremai, tepatnya di Kecamatan Pasawahan, yang belakangan ramai disorot akibat dugaan eksploitasi ilegal, mulai dari mata air, kayu, hingga tambang batu. Kedatangan Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM ini terbilang tidak terduga, setelah sebelumnya sempat beredar kabar bahwa agenda kunjungan tersebut batal.
Sidak dilakukan pasca peninjauan oleh Gakum LH Provinsi Jawa Barat berdasarkan informasi dari ALAMKU, yang sebelumnya menjadi penunjuk lapangan bagi tim provinsi. Dalam kunjungan tersebut, KDM menemukan langsung aktivitas tambang ilegal yang masih beroperasi dengan sejumlah pekerja di lokasi.
Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, KDM menyampaikan telah berkoordinasi dengan kuwu setempat untuk memberikan solusi sosial bagi para penambang. Mereka akan dihentikan dari aktivitas tambang dan dialihkan menjadi penanam serta perawat pohon selama empat tahun, dengan kompensasi sebesar Rp1,5 juta per bulan. Langkah ini disebut sebagai upaya pemulihan lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi warga terdampak.
Dalam lawatan itu, KDM juga bertemu dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Toni Anwar, yang selama ini dinilai sulit ditemui oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan meski telah beberapa kali diundang untuk duduk bersama. KDM mempertanyakan bagaimana pihak balai tidak mengetahui adanya pembalakan liar kayu sonokeling di wilayah konservasi tersebut.
“Kalau gini terus tidak akan beres, ai nyewakeun lahan mani rajin ngurus tatangkalan teu rajin, kunaha si,” ujar KDM menyindir, yang disampaikan secara terbuka di hadapan masyarakat. Ia menegaskan bahwa alasan ketidaktahuan atas penebangan ilegal tidak dapat diterima. “Tidak mungkin, pasti kurang patroli,” katanya dengan nada tegas.
Kepala TNGC meminta dukungan kepada Gubernur Jawa Barat, yang langsung disanggupi KDM, namun dengan catatan ketegasan pengelolaan kawasan harus diperkuat. “Tugas kita itu menjaga Gunung Ciremai, bukan mengkomersialisasi Gunung Ciremai,” tegas KDM, yang disambut sorakan dukungan warga setempat.
KDM menambahkan bahwa persoalan lingkungan bukan semata kewenangan administratif, melainkan panggilan moral. Ia menyatakan siap menambah personel dari pemerintah provinsi apabila BTNGC merasa kekurangan sumber daya. Ia juga menyoroti pola penegakan hukum yang dinilai reaktif. “Penangkapan dilakukan karena sebelumnya sudah ramai. Coba kalau tidak ramai, pasti tidak akan ditangkap,” ujarnya.
Melalui sidak ini, KDM mengajak seluruh pihak untuk mengubah cara pandang dalam bekerja. “Mari bersama-sama ubah konsep. Bukan bekerja untuk pemerintah, tapi bekerja untuk alam,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan