VOXPOPULI.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan regulasi yang telah dinantikan masyarakat selama 18 tahun tersebut dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Keputusan tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus memulihkan kerugian negara dan hak-hak korban kejahatan.

Sebelum pengambilan keputusan, rapat terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengenai proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun dan mulai dibahas secara intensif di Komisi III DPR RI sejak Agustus 2025.

Menurutnya, pengesahan UU Perampasan Aset merupakan bagian dari perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia. Penanganan tindak pidana tidak lagi hanya berorientasi pada pemidanaan atau pemenjaraan pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara dan korban.

“Tujuan penghukuman sebelumnya hanya pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” jelas Habiburokhman dalam laporannya.

Ia menambahkan, melalui regulasi baru tersebut, pendekatan hukum diperluas dengan mekanisme perampasan aset tanpa harus bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan istilah non-conviction based, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, pengelolaan aset hasil tindak pidana diarahkan menggunakan sistem terpadu berbasis teknologi informasi dan dikelola secara independen.

Cakupan pengaturan juga meliputi tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya, termasuk investasi fiktif dan kejahatan keuangan modern yang menimbulkan banyak korban.

Pembahasan RUU tersebut, lanjut Habiburokhman, juga mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation. Sejumlah elemen masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan dan pandangan selama proses pembahasan berlangsung.

Setelah laporan Komisi III DPR RI, perwakilan pemerintah turut menyampaikan pandangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut.

Selanjutnya, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab peserta Rapat Paripurna secara serentak.

Persetujuan tersebut kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan DPR RI sebagai tanda disahkannya UU Perampasan Aset.

Puan menyampaikan rasa syukur sekaligus memberikan apresiasi kepada pemerintah dan Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut.

Ia juga mengapresiasi keterbukaan proses pembahasan yang dapat diakses dan dicermati masyarakat sehingga publik memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan penyusunan undang-undang.

“Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan lancar, dengan hati-hati, dan seksama,” ujar Puan.

Puan turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan pendapat, kritik, dan saran selama proses pembahasan.

Menurutnya, berbagai masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam penyelesaian UU Perampasan Aset tersebut.

Pengesahan undang-undang ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat penegakan hukum, memberantas korupsi, serta memastikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat ditangani sesuai ketentuan hukum.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, perhatian selanjutnya tertuju pada pelaksanaan aturan tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat, sekaligus menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak pihak yang terkait.

(UGI)